Tak Terima Disebut Media yang Didanai Pemerintah Kanada, CBC Setop Pakai Twitter

TORONTO - Perusahaan Penyiaran Kanada CBC menghentikan penggunaan Twitter pada Senin (17/4) setelah platform media sosial milik Elon Musk itu melabeli akun CBC dengan label yang dimaksudkan untuk merusak kredibilitasnya.

Twitter melabeli CBC/Radio-Kanada sebagai "media yang didanai pemerintah", label yang sama yang mendorong National Public Radio (NPR) di AS keluar dari Twitter, Rabu lalu.

"Twitter bisa menjadi alat yang ampuh bagi jurnalis kami untuk berkomunikasi dengan warga Kanada, tetapi hal itu merusak akurasi dan profesionalisme pekerjaan mereka, membiarkan independensi kami dideskripsikan secara salah dengan cara ini," kata juru bicara CBC Leon Mar dalam sebuah pernyataan yang dikutip Associated Press, Senin siang.

"Akibatnya, kami akan menghentikan aktivitas kami di akun Twitter perusahaan kami dan semua akun terkait berita CBC dan Radio-Kanada," bunyi pernyataan itu.

CBC telah mengirim surat ke Twitter meminta perusahaan itu untuk memeriksa kembali penetapan tersebut.Musk kemudian mencuit tentang itu dan mengubahnya menjadi "69 persen media yang didanai pemerintah."

Mar mengatakan, CBC tidak memenuhi kriteria tersebut karena didanai publik melalui alokasi parlemen yang dipilih oleh semua anggota Parlemen, dan independensi editorialnya dilindungi undang-undang dalam Undang-Undang Penyiaran.

Dewan direksi CBC menentukan bagaimana dana yang diterimanya dibelanjakan.Pada 2021-2022, CBC menerima lebih dari 1,2 miliar dolar Kanada (900 juta dolar AS) dalam pendanaan pemerintah.

Partai Konservatif Oposisi Kanada Pierre Poilievre telah mendesak Twitter untuk melabeli CBC.Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengkritik Poilievre atas apa yang disebutnya sebagai "serangan terhadap institusi dasar Kanada".

Twitter sebelumnya melabeli akun utama NPR, media AS, sebagai "media yang berafiliasi dengan negara", sebuah istilah yang juga digunakan untuk mengidentifikasi outlet media yang dikendalikan atau sangat dipengaruhi oleh pemerintah otoriter, seperti Rusia dan Tiongkok.Twitter kemudian mengubah label menjadi "media yang didanai pemerintah". Tetapi bagi NPR, yang bergantung pada pemerintah untuk sebagian kecil dari pendanaannya, itu masih menyesatkan.