Ribetnya Karier Dosen di Indonesia, Monopoli Pemerintah dan Logika Birokrasi PT

Kekisruhan dan polemik terkait muat ulang data kinerja dosen ini merupakan fenomena gunung es masalah tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia yang masih didominasi oleh pemerintah dan praktik-praktik birokrasi.

Kondisi ini harusnya bisa kita gunakan sebagai momentum perbaikan bagi semua pihak.

Pemerintah seharusnya menunjukkan kesungguhan politik untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi yang merujuk pada praktik-praktik baik di negara lain. Hal ini, misalnya, dapat dimulai dengan mengurangi keterlibatan kementerian atau lembaga pemerintah dalam tata kelola institusi pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Pemerintah dapat "mengembalikan" status kepegawaian kepada perguruan tinggi, dan menyerahkan penilaian kinerja kepada komunitas akademik.

Pemerintah seharusnya mengambil peran dalam perencanaan secara makro dan memberikan dukungan pendanaan yang dikelola oleh lembaga independen. Pemerintah tidak perlu melakukan manajemen secara mikro seperti yang terjadi saat ini.

Untuk mendukung transformasi ini, di sisi lain, institusi pendidikan tinggi selayaknya berbenah dalam mendukung pengelolaan institusi.

Ini termasuk pengelolaan dan pembaruan data pegawai dan dosen yang lebih tertib dan berkelanjutan, bukan hanya untuk keperluan insidental semata saja, misalnya ketika tiba saatnya proses akreditasi. Hal ini tentu merupakan salah satu upaya dalam menunjukkan kesiapan dan kemandirian dalam mengelola organisasi.

Yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan disiplin para dosen, terutamanya dalam mengelola data portofolio terkait kinerja mereka.

Menurut diskusi yang berkembang di media sosial, misalnya, salah satu hal yang memperparah kekisruhan input ulang data yang terjadi sekarang adalah banyaknya dosen yang tidak memiliki rekap data terkait karya dan kinerjanya. Bahkan ada indikasi bahwa sebagian dosen malas dan pasrah dalam mengurus kariernya - meski ini bisa dipahami mengingat prospek dan kondisi ketenagakerjaan mereka yang rentan dan berinsentif rendah.

Pengurangan monopoli pemerintah dalam tata kelola institusi, ditambah peningkatan kapasitas dari institusi pendidikan tinggi dan dosen dalam menerapkan praktik baik pengelolaan institusi, dapat menjadi salah satu kunci penting dalam perbaikan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Hali Aprimadya, PhD Student, Crawford School of Public Policy, Australian National University

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.