Pemerintah Harus Optimalkan Serapan Gabah Petani sebelum Impor

Begitu juga di beberapa daerah di Papua yang bukan produsen beras, meskipun ada juga yang produksi seperti Merauke. "Wilayah itu produksi beras juga di wilayah Merauke, tapi kalau kami menunggu dari tol laut waktunya lama. Maka kami datangkan impor, kami juga datangkan dari Jawa Timur," katanya.

Meskipun ada kebijakan impor beras, dia memastikan pemerintah tetap mengoptimalkan beras produksi dalam negeri.

"Saya tidak bisa mengatakan perlu tidak perlu (impor). Kami lihat anomali cuaca itu juga jadi pertimbangan. Sekarang kan di lapangan panennya tidak merata, ada yang panen dan baru tanam, ada yang tengah-tengah, panennya baru bulan depan. Ini mempengaruhi jumlah ya kuantitas produksi, tidak ada masalah sebenarnya," kata Budi seperti dikutip dari Antara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyalurkan CBP Sukoharjo mengatakan impor beras tetap dilakukan untuk memperkuat cadangan strategis beras pemerintah.

"Untuk jaga-jaga, persiapan El Nino. Secara umum panen raya ini secara realisasi belum, karena panen di provinsi belum selesai. Baru setelah itu kami tahu data realisasi tonnya berapa," kata Presiden.

Berdaulat Pangan

Deputi Asisten Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, Ahmad Yakub, mengatakan secara yuridis formal dalam UU Pangan No 18/2012, dinyatakan bahwa Indonesia haruslah dapat berdaulat pangan, mandiri pangan, dan memiliki ketahanan pangan. Prinsipnya kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun bila tidak mencukupi maka perlu pemasukan dari luar negeri.

"Prinsip utama masalah pangan jangan diserahkan pada mekanisme pasar, namun negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan produksi dalam negeri," katanya.