Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Komisi II DPR RI Sepakati Delapan RUU Provinsi Jadi Undang-Undang

📅 Rabu, 29 Mar 2023, 14:35 WIB | Oleh: Tim Penulis
Komisi II DPR RI Sepakati Delapan RUU Provinsi Jadi Undang-Undang Doc: antarafoto
Ket. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung

JAKARTA - Komisi II DPR RI telah menyepakati delapan rancangan undang-undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Maluku, dan Kalimantan Tengah menjadi Undang-Undang (UU).

"Tadi kami sudah sepakati. Semua fraksi, juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, termasuk Pemerintah, sudah menyepakati delapan undang-undang ini," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung usai Rapat Kerja Tingkat I di Jakarta, Rabu (29/3).

Dalam waktu dekat, kata dia, RUU tersebut akan diteruskan pembahasannya ke tingkat dua, yakni pada Rapat Paripurna DPR untuk persetujuan pengesahan RUU itu menjadi undang-undang.

"Setelah hari ini, nanti kami akan kirim surat kepada pimpinan untuk segera diagendakan. Kami berharap bisa diagendakan segera karena sudah tidak ada masalah lagi sebetulnya," kata Doli.

RUU delapan provinsi ini melengkapi 12 UU provinsi sebelumnya. Doli menjelaskan bahwa RUU provinsi bertujuan untuk menyelesaikan 20 provinsi yang selama ini tidak berdasar pada Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

Apabila mengacu pada amanat UUD NRI Tahun 1945, kata dia, tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota seharusnya diatur oleh undang-undang sendiri. Oleh karena itu, pembentukan UU provinsi sudah menjadi agenda Komisi II DPR selama 2 tahun terakhir.

"Sekarang tidak lagi ada provinsi di Indonesia ini yang dasar pembentukannya bukan UUD NRI Tahun 1945. Semuanya sudah UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Lebih lanjut Doli mengatakan bahwa pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk segera menyelesaikan pembahasan undang-undang 254 kabupaten/kota. Masalahnya, dasar undang-undang dari kabupaten/kota tersebut masih UU Republik Indonesia Serikat (RIS) alih-alih UUD NRI Tahun 1945.

"Mudah-mudahan, rencana kita akhir tahun ini atau awal 2024, seluruh wilayah kabupaten/kota dan provinsi itu sudah rapi, semuanya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," kata Doli.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Olahraga
Formula 1: Lewis Hamilton K...
Advertisement
Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

Kalah dari Persija, Pelatih Persib Enggan Salahkan Satu-Dua Pemain

12 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.