Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Antisipasi Penyimpangan, Bawaslu Bone Surati Parpol Cegah Politik Praktis di Tempat Ibadah

12 Selasa, 28 Mar 2023, 00:12 WIB | Oleh: Tim Penulis
Antisipasi Penyimpangan, Bawaslu Bone Surati Parpol Cegah Politik Praktis di Tempat Ibadah Antisipasi Penyimpangan, Bawaslu Bone Surati Parpol Cegah Politik Praktis di Tempat Ibadah Doc: ANTARA/HO-Humas Bawaslu
Ket. Ilustrasi. Surat imbauan Bawaslu Bone yang ditujukan ke partai politik terkait larangan politik praktis di tempat ibadah, Senin (27/3/2023).

Makassar - Antisipasi penyimpangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyurati partai politik (parpol) agar tidak melakukan aktivitas politik praktis di tempat ibadah.

Selain itu, bawaslu juga menekankan panwascam-pkd melakukan pencegahan dan pengawasan.

"Insya Allah hari ini kami akan kirimkan imbauan ke seluruh Parpol di Bone. Semua jajaran kami tekankan (pengawasan dan pencegahan aktivitas politik praktis di tempat ibadah) sampai ke tingkat PKD," ungkap Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Bone Alwi melalui keterangannya di Makassar, Senin.

Alwi mengatakan, saat ini jajarannya fokus pengawasan dan pencegahan kepada seluruh partai politik terkait larangan melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Termasuk menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Jumria. Ia mengatakan, jajaran Bawaslu Bone akan menyampaikan surat imbauan agar masjid tidak digunakan untuk kampanye.

"Insya Allah akan tetap melaksanakan patroli pengawasan jaga hak pilih dan juga bawaslu akan menyampaikan surat imbauan ke masjid untuk tidak digunakan kampanye," ujar dia.

Imbauan larangan melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan itu tertuang dalam surat nomor 041/PM.00.02/K.SN-03/3/2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepengurusan Parpol peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bone.

Selain itu, pejabat negara, struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri serta ASN tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Termasuk larangan keberpihakan kades, aparat desa hingga bpd.

Para pejabat dan ASN tersebut juga diminta agar menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan parpol peserta pemilu tingkat Kabupaten Bone.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta

Harga Cabai Rawit Rp103.500/Kg, Telur Ayam Rp28.900/Kg

28 menit yang lalu | Bambang Wijanarko

Ekonomi
Harga Cabai Rawit Rp103.500...

500 Anak-anak Terlibat di dalam LAS

34 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
500 Anak-anak Terlibat di d...

Diusianya Ke-75, Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold

47 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Ekonomi
Diusianya Ke-75, Sido Muncu...

Terkait Penyadapan, Kapolri Keluarkan Laporan Polisi

53 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Terkait Penyadapan, Kapolri...
Nasional
Komisi III: Kasus Penyadapa...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.