Tuberkulosis Sulit Dikendalikan, Peran Tenaga Kefarmasian Dibutuhkan

Tantangan Penerapan Pelayanan Kefarmasian TB di Indonesia

Tenaga kefarmasian di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam berkontribusi terhadap pengendalian permasalahan TB di Indonesia.

Dua studi di Indonesia menunjukkan sarana apotek merupakan salah satu tempat utama untuk mendapatkan pengobatan pertama terhadap gejala TB pada pasien-pasien TB yang belum terdiagnosis.

Studi ini menunjukkan tingginya potensi terhadap penemuan kasus TB di apotek. Selain itu, sarana apotek yang tersebar luas bahkan hingga tingkat kecamatan menjadikan apotek sebagai sarana kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Mereka juga dapat mendukung program puskesmas dalam melakukan upaya pendeteksian kasus dan pendampingan pengobatan pasien TB.

Meski demikian, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pelibatan tenaga kefarmasian dalam penanganan TB di Indonesia. Survei yang kami lakukan pada 1.129 tenaga kefarmasian di 979 apotek di wilayah timur, tengah dan barat Indonesia, menunjukkan masih minimnya praktik penemuan kasus dan pendampingan pengobatan TB di apotek.

Faktor penting yang mempengaruhi minimnya praktik pelayanan kefarmasian tersebut, antara lain, minimnya paparan pelatihan terhadap tenaga kefarmasian. Hal itu menyebabkan pengetahuan terbaru dalam penanganan pasien TB dan kesadaran akan permasalahan TB belum optimal.

Studi tersebut juga menyiratkan terdapat faktor ekternal lainnya yang mempengaruhi praktik kefarmasian, meski mayoritas partisipan menunjukkan sikap internal yang positif terhadap praktik pelayanan kefarmasian TB tersebut.

Strategi yang komprehensif sangat diperlukan untuk pelibatan apoteker dalam mendukung penanganan TB di Indonesia.

Flottorp dan koleganya (2013) dari Norwegian Knowledge Centre for the Health Services Oslo telah memformulasikan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi pelayanan kesehatan. Aspek itu antara lain ketersediaan petunjuk pelaksanaan, penguatan sumber daya, adanya sistem insentif, interaksi profesional yang baik, kemudahan dan kenyamanan pasien, kemampuan perubahan organisasi, dan adanya dukungan sosial, politik dan regulasi.

Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin sektoral dalam penanganan TB perlu mendorong sistem praktik kefarmasian yang terintegrasi dengan program TB nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Sehingga, akan tercipta sistem pelayanan kefarmasian yang terkoneksi langsung dengan program-program pencapaian target eliminasi TB di Indonesia.

Kolaborasi sangat dibutuhkan di antara pemangku kepentingan dalam implementasi praktik peyanan kefarmasian TB. Pemerintah pusat dan daerah, pengelola program TB, organisasi profesi, jejaring peneliti TB, dan masyarakat perlu bersama-sama dalam membangun sistem praktik kefarmasian yang efektif dan berkesinambungan.

Kita berharap, hadirnya inovasi-inovasi baru dalam pendekatan penyelesaian permasalahan TB dapat mengakselerasi pencapaian target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.