Bunga Kredit Bank Bahayakan Fondasi Ekonomi Indonesia

Lebih Bahaya

Perlunya membenahi kebijakan moneter yang membuat bank sebagai "anak emas" itu karena sektor jasa keuangan sewaktu-waktu bisa goyah jika dalam pengelolaannya kurang prudent.

Kebangkrutan Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS) pekan lalu, misalnya, menjadikan para pemerhati keuangan global terhenyak. Betapa perbankan di negara sekelas AS saja bisa ambruk, apalagi bank-bank di Indonesia yang parah fondasinya dan banyak berharap pada dana-dana pemerintah.

Kalau mereka mengalami kesulitan, Kementerian Keuangan dan BI dipastikan tidak akan mempunyai kekuatan untuk menopang kejatuhan mereka. Kalau dipaksa kembali menalangi, rupiah yang akan hancur dikorbankan karena mau tidak mau akan cetak duit.

Penjaminan pun belum teruji, karena selama ini baru menangani satu bank konvensional yaitu Bank Century, selebihnya menangani resolusi Bank Perekreditan Rakyat (BPR) atau kini berganti jadi Bank Perekonomian Rakyat.

Sebab itu, kata Maruf, BI harus melakukan langkah preventif dengan menaikkan suku bunga agar tidak sewaktu-waktu menimbulkan kepanikan di sektor keuangan seperti saat krisis moneter yang membuat rupiah terperosok tajam dari 1.500 rupiah per dollar AS menjadi 15.000 per dollar AS.

Anomali Sistem Perbankan

Direktur Eksekutuf, Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan NIM yang sangat tinggi diperbankan menunjukkan bargaining position bank yang terlalu besar. NIM yang sangat tinggi sekaligus menunjukkan anomali sistem perbankan.

"Perbankan kita untungnya besar tetapi sangat tidak efisien," ujar Piter.

Bargaining position yang terlalu besar, jelasnya, menyebabkan bank kurang bergairah menjalankan fungsi intermediasi. Penyaluran kredit terbatas, terlihat pada rasio kredit terhadap gross domestic product (GDP) yang sangat rendah dibandingkan negara lain.

Padahal, penyaluran kredit, kata Piter, sangat berkaitan dengan investasi. Semakin kecil kredit bank, semakin rendah investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak optimal.

Dengan NIM yang terlampau tinggi membuat sektor riil terdampak. Dampak buruknya adalah biaya investasi menjadi mahal dan pada akhirnya salah satu pemicu high cost economy di Indonesia.