Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

RUU Kesehatan Resmi Diserahkan ke Pemerintah

12 Sabtu, 11 Mar 2023, 01:21 WIB | Oleh:
RUU Kesehatan Resmi Diserahkan ke Pemerintah RUU Kesehatan Resmi Diserahkan ke Pemerintah Doc: koran jakarta/Muhamad Ma’rup
Ket. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengirimkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama. RUU tersebut juga telah disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna, Februari lalu.

"Tahapan ini akan secara resmi memulai proses partisipasi publik di mana pemerintah dan DPR akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/3).

Syahril mengatakan, partisipasi publik yang luas sangat diperlukan mengingat RUU tersebut akan memicu reformasi di sektor kesehatan Indonesia. Tujuannya agar layanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, murah, dan akurat.

"RUU ini diharapkan akan merubah kebijakan kesehatan kita untuk fokus mencegah masyarakat jatuh sakit daripada mengobati," jelasnya.

Syahril menerangkan, dari sisi pemerintah, Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR. Menteri lain yang ditunjuk termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dia menambahkan, Menteri Kesehatan akan mengoordinir penyusunan Daftar Isian Masukan (DIM) RUU bersama dengan menteri dan kepala badan terkait. Masyarakat sebagai stakeholders akan dilibatkan dalam proses partisipasi publik melalui berbagai kegiatan.

"Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya, baik secara luring maupun daring," katanya.

Syahril memastikan, pemerintah akan menyelenggarakan partisipasi publik yang bermakna. Hak publik seperti memberi masukan dan mendapat penjelasan akan diakomodir dalam pembahas RUU ini.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres   

Inilah Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres  

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.