Korea Selatan, Negara Maju tapi Kesetaraan Gendernya Rendah

Selama pemerintahan Presiden Yoon Suk-Yeol saat ini, kesetaraan gender di Korea Selatan kembali mengalami kemunduran. Hanya ada tiga menteri perempuan - Menteri Pendidikan Park Soon-ae (mengundurkan diri) Agustus lalu), Menteri Kesejahteraan Kim Seung-hee dan Menteri Keamanan Pangan dan Obat Oh Yoo-kyung.

Kebijakan pemerintah Yoon yang konservatif juga menuai banyak kritik, termasuk rencana penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga. Ia dicap sebagai "antifeminis".

2. Politisasi isu kesetaraan gender

Isu kesetaraan gender sering dimanfaatkan politikus di Korea Selatan dalam periode pemilu hanya untuk menarik suara pemilih.

Pakar menyatakan bahwa kebijakan anti-gender yang diusung Presiden Yoon selama kampanye Pemilu 2022 telah membantu kemenangannya. Mewakili partai konservatif terbesar Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat, Yoon mengklaim kebijakan Moon bias laki-laki dan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga telah "memperlakukan laki-laki sebagai penjahat (treated men as potential criminals)."

Yoon memanfaatkan kekecewaan publik, mayoritas laki-laki, yang merasa dirugikan oleh upaya kesetaraan gender pemerintah karena dianggap mengistimewakan perempuan, sementara laki-laki harus ikut wajib militer.

Dengan menjalankan wajib militer selama kurang lebih dua tahun, menurut narasumber yang kami wawancara pada Oktober 2022, laki-laki di Korea Selatan kehilangan waktu untuk mengembangkan karir dibandingkan perempuan.

Politisasi isu kesetaraan gender ini menyebabkan Presiden Yoon sangat hati-hati menangani isu-isu gender agar tidak menabrak janji kampanyenya.

3. Hambatan kultural dan struktural

Kondisi kultural dan struktural di Korea Selatan masih cenderung patriarki.

Budaya paternalistik, yang membagi gender secara diskriminatif dan struktural sehingga laki-laki lebih unggul dalam hierarki di Korea Selatan, telah membatasi upaya pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka di ruang publik. Pembagian peran dan tugas berdasarkan gender - antara bekerja di luar rumah dan mengerjakan urusan domestik - masih mengakar kuat pada kehidupan sosial masyarakatnya.

Contohnya, ada istilah umum bahwa istri disebut "Djip-saram" (orang yang tinggal di rumah), sementara suami disebut "Bakat-Yangban" (laki-laki berada di luar rumah).

Seorang narasumber yang kami wawancara di Seoul pada 2022 mengatakan, perempuan yang sudah menikah wajib untuk merawat mertua. Narasumber lainnya, yang merupakan anggota parlemen Korea Selatan, menyatakan bahwa budaya minum setelah pulang kerja (hoesik) menyulitkan perempuan untuk menjalankan peran domestiknya. Padahal, hoesik ini kerap menjadi momen dalam membangun hubungan pertemanan dan karier.