Korea Selatan, Negara Maju tapi Kesetaraan Gendernya Rendah

Faktor penghambat kesetaraan gender di Korea Selatan

Dalam studi kasus kami tentang gender dalam kebijakan luar negeri di Korea Selatan, kami menemukan setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi tantangan bagi negara tersebut dalam menegakkan kesetaraan gender.

1. Rezim pemerintahan bisa menjadi faktor independen

Di Korea Selatan, tiap rezim pemerintahan yang berkuasa bisa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemajuan kesetaraan gender.

Semenjak era demokrasi dimulai, Presiden Kim Young-Sam (1993-1997) telah meletakkan dasar kebijakan gender melalui UU Pembangunan Perempuan dan membentuk Komisi Kepresidenan Urusan Perempuan.

Komitmen penguatan kesetaraan gender ini berlanjut pada pemerintahan selanjutnya, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.

Presiden Kim Dae Jung (1998-2003) membentuk institusi khusus Kementerian Kesetaraan Gender, memberikan kuota perempuan di parlemen, dan insentif penitipan anak.

Sementara penerusnya, Presiden Roh Moo-hyun (2003-2008), meningkatkan anggaran untuk Kementerian Kesetaraan Gender dan memulai peruntukan anggaran yang sensitif gender.

Namun, pemerintahan konservatif Lee Myung-bak (2008-2013) yang berorientasi pasar membawa kemunduran dengan memangkas anggaran Kementerian Kesetaraan Gender.

Park Geun-hye (2013-2016) menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan, yang diharapkan mampu memberikan warna yang lebih kuat terhadap kebijakan pro gender. Di bawah pemerintahannya, anggaran kebijakan kesetaraan gender terus meningkat, termasuk untuk subsidi penitipan anak, cuti hamil, dan pengasuhan anak.

Namun, representasi perempuan dalam jabatan publik strategis masih sangat rendah. Ini membuat Park dianggap oleh publik sebagai "presiden perempuan tanpa perempuan" karena gagal memenuhi janji kampanyenya untuk menempatkan perempuan dalam posisi-posisi penting pemerintahan. Hanya ada dua menteri perempuan dari sembilan belas anggota kabinetnya.

Situasi ini dimanfaatkan oleh Moon Jae-in dalam pemilu 2017 melalui janji kampanyenya menjadi "presiden feminis" untuk mempromosikan kebijakan kesetaraan gender.

Selama pemerintahannya, Moon menunjuk empat menteri perempuan, termasuk Kang Kyung-hwa yang menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama Korea Selatan. Ini jumlah tertinggi perempuan di kabinet sepanjang sejarah negara tersebut, walaupun belum mencapai 30% keterwakilan.