Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Cegah Penyimpangan, Kemenkumham Sediakan Pos Pengaduan HAM di Lapas dan Rutan di Seluruh NTT

12 Rabu, 08 Mar 2023, 00:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Cegah Penyimpangan, Kemenkumham Sediakan Pos Pengaduan HAM di Lapas dan Rutan di Seluruh NTT Cegah Penyimpangan, Kemenkumham Sediakan Pos Pengaduan HAM di Lapas dan Rutan di Seluruh NTT Doc: ANTARA/Aloysius Lewokeda
Ket. Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT Marciana Dominika Jone (ketiga kiri) memaparkan materi pada kegiatan FGD "Rancangan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT" di Kupang, Selasa (7/3/2023).

Kupang - Cegah penyimpangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyediakan pos pengaduan hak asasi manusia (HAM) di setiap lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh NTT.

"Pos pengaduan HAM sudah tersedia di setiap lapas dan rutan sehingga warga yang mengalami hal-hal berkaitan dugaan adanya pelanggaran HAM bisa lapor ke pos tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT Marciana Dominika Jone di Kupang, Selasa.

Pada kegiatan fokus grup diskusi bertemaRancangan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marcianamengatakan bahwa setiap warga dapat menyampaikan pengaduan seperti pelayanan di kepolisian dan pengadilan.

Setelah pengaduan diterima, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan selanjutnya secara baik.

Marciana mengatakan bahwa warga yang hendak memanfaatkan layanan pos pengaduan HAM tersebut hanya melengkapi persyaratan identitas seperti KTP, SIM, paspor, atau keterangan identitas lain.

Selain itu, juga data pendukung berupa surat laporan kepolisian, putusan pengadilan, surat keterangan dari instansi terkait, maupun dokumen pendukung lainnya.

"Jadi, silakan manfaatkan pos pengaduan itu. Ada warga tidak mampu yang butuh penasihat hukum maka bisa disampaikan di pos pengaduan, dan kami akan tindak lanjuti," katanya.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan lembaga di daerah itu, antara lain, organisasi bantuan hukum, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, akademikus dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang, dan warga setempat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Nasional
Apa Alasan Gibran Mundur? I...
Daerah
Pemkab Sumbawa kaji kelanju...
Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran D...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

Gibran Mundur, Ini Tanggapan Jokowi

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.