RI Terima Rp303 Miliar Pembayaran untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menerima pembayaran pertama dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) - Carbon Fund sebesar 20,9 juta dollar AS atau setara 303 miliar rupiah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pembayaran penuh (110 juta dollar AS, hampir senilai 1,7 triliun rupiah) akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen).

Menurut siaran persnya, penandatanganan Kerja Sama dari Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) - Carbon Fund dengan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan bersamaan pada penghargaan Adipura, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Selasa (28/2).

Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto menjelaskan penyaluran dana kompensasi tersebut sebesar 110 miliar rupiah melalui skema APBD dan 150 miliar rupiah akan disalurkan kepada 441 desa di Kaltim melalui lembaga yang ditunjuk Pemprov Kaltim.

Pada kesempatan ini, Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan, masyarakat di Kaltim adalah jantung dan pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan. Untuk itu pemerintah akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dan hasil jangka panjang program dan pembayaran ini.

"Termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim," kata Isran.

Melalui kerja sama ini, Provinsi Kalimantam Timur menerima pembayaran berbasis kinerja atau Result Based Payment (RBP) Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, plus (REDD+) dengan penerima manfaat sampai ke tingkat tapak.

Penandatanganan kerja sama dilakukan antara Direktur Utama BPDLH, Djoko Hendratto dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan Kerja Sama ini dilakukan untuk pembayaran advance payment RBP REDD+ FCPF Carbon Fund.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Gubernur Kalimantan Timur, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), dan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, turut menyaksikan penandatangan Penandatanganan Kerja Sama ini.

Pelaksana kegiatan program FCPF meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pengurangan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia.

Bisa Ikuti Kaltim

Dalam sambutannya,Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated NDC (UNDC) sebesar 29% meningkat ke 31,89% pada ENDC. Sedangkan target dengan dukungan internasional pada UNDC sebesar 41% meningkat ke 43,20% pada ENDC.

Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menyatakan peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.

"Sebagai bagaian dari upaya mencapai target tersebut, KLHK juga mengembangkan zero waste zero emission. Kita di 2030 ditarget mengurangi emisi hingga 800 juta ton. Kalau 2060 kira-kira 1,8 giga ton," kata Menteri Siti.

Dikatakan Menteri Siti, dengan insentif dalam kaitan iklim ini, Indonesia punya peluang yang besar untuk berperan dalam proses pengendalian perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim masalah global, karena itu di sini peran kepala daerah besar sekali. Perubahan iklim banyak berbagai aspek, baik pembinaan tata wilayah, tata daerah dan ituluas sekali.