Pemerintah Terus Optimalkan Rute Perintis Angkutan Laut

Dan terakhir Kapal Khusus Angkutan Ternak ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengangkutan ternak serta untuk mendukung program ketahanan pangan khususnya di bidang swasembada daging sapi di Indonesia.

Untuk tahun ini, berapa jumlah layanan yang dilakukan?

Pada penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 176 trayek, yang terdiri dari 39 trayek Kapal Barang Tol Laut, 116 trayek Kapal Perintis, enam trayek Kapal Khusus Angkutan Ternak dan 16 trayek Kapal Rede.

Bagaimana dengan alokasi anggarannya di tahun ini?

Untuk tahun ini, kami mengalokasikan anggaran untuk angkutan laut sebesar 926.5 miliar rupiah.

Bagaimana jika dibandingan tahun 2022 lalu, baik trayek dan anggarannya?

Memang jika dilihat dari data terdapat penyesuaian trayek dan alokasi anggaran jika dibandingan dengan tahun 2022 lalu. Dan hal ini sesuai dengan evaluasi bersama. Untuk tahun 2022 lalu trayeknya sebanyak 177 rute dengan anggaran sebesar 1.277 triliun rupiah.

Apa penyebab adanya penurunan?

Penurunan itu sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Angkutan perintis itu tugas pemerintah, setelah berkembang bisa dilayani moda transportasi lain secara komersial. Jika terdapat ruas pada trayek yang dianggap dapat dikomersilkan maka ditawarkan ke asosiasi atau perusahaan kapal penumpang. Oleh karena itu jumlah trayek mengalami penurunan dan salah satu contoh trayek tersebut adalah Ruas Gorontalo - Pagimana, launching 5 September 2022 yang dilayani oleh kapal cepat MV Express Priscillia 88. Semula dilayani kapal perintis KM Sabuk Nusantara 83.

Layanan transportasi tersebut dilakukan sendiri oleh Kemenhub?

Tidak juga. Dalam menjalankan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan angkutan laut kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut ini. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari seluruh pihak sehingga mobilisasi masyarakat antar pulau, distribusi barang pokok dan penting ke daerah 3TP serta distribusi ternak ke daerah dapat tetap berjalan tanpa adanya hambatan khususnya dari ketersediaan sarana angkutan laut.

Bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya?

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut dilakukan melalui dua mekanisme pengadaan yaitu melalui mekanisme penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional milik BUMN dan mekanisme pelelangan umum dalam rangka memberikan kesempatan persaingan usaha kepada perusahaan angkutan laut nasional swasta.