DKI Jakarta Kerahkan Petugas untuk Memvalidasi Data Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengerahkan petugas lintas sektor untuk melakukan validasi data kemiskinan ekstrem di Jakarta guna mendapatkan data lebih akurat sehingga intervensi bisa dipercepat.

"Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data berbasis nama dan alamat yang akurat," kata Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, di Jakarta, Jumat (3/2).

Petugas lintas sektor itu mulai dari aparat kelurahan, Dinas Sosial DKI, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI, serta melibatkan petugas Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasa Wisma.

Seperti dikutip dari Antara, Heru mengatakan validasi dan pemuktahiran data kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari empat program intervensi kemiskinan terpadu.

Layanan Sosial

Selain itu, tambah Heru, upaya intervensi kedua yakni melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan atau layanan sosial.

Program sosial itu, tambah dia, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan pendidikan masuk sekolah untuk swasta dan Kartu Anak Jakarta untuk kebutuhan dasar nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Kemudian, Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki septik, subsidi rusunawa dan subsidi transportasi.

Program intervensi ketiga yakni melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.

Intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman, program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.

Heru menyebutkan tantangan untuk menekan kemiskinan ekstrem, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI. Meski begitu, ia memastikan penerima program intervensi kemiskinan terpadu tetap tepat sasaran.