Ciptakan Gerakan Antikorupsi 1.000 Mata Awasi 1 Koruptor

"Petani kaya itu temen mereka. Yang mengatakan petani tidak miskin dia tidak pernah jadi petani atau teman dia petani yang kaya. Bagaimana nggak miskin kalau gagal panen sekali langsung bangkrut. Kalau bangkrut harus jual tanah, yang beli orang kaya. Kemudian dia jadi buruh tani. Berarti dia harus kasih hasilnya 40 persen ke pemilik tanah. Sebagai pemilik lahan saja dengan 100 persen hasil buat dia, tidak sanggup hidup, apalagi sekarang hanya dengan 60 persen," paparnya.

Sulit Bersaing

Dengan perilaku birokrasi yang korup ditambah tekanan dari eksternal yaitu inflasi dan kenaikan suku bunga global, maka mau tidak mau Bank Indonesia (BI) tidak punya pilihan harus menaikkan suku bunga acuan.

Akibatnya, rakyat tambah miskin karena daya beli semakin menurun, pengangguran bertambah karena pabrik yang padat karya semuanya tutup. "Mana mungkin bisa bersaing dengan Tiongkok, Vietnam, dan India. Kalau bersaing gaji buruh rendah itu cara berfikir primitif. Gaji buruh harus naik bukan karena inflasi, tapi karena nilai tambah barang yang dikerjakan. Nilai tambah tidak ada, karena orang tidak mau investasi akibat indeks korupsi yang tinggi," katanya.

Tesla saja sudah membantah mau investasi ke Indonesia. Pemerintah sebenarnya tidak perlu memohon ke investor kalau kebenaran dan kepastian hukum ditingkatkan, mereka akan datang dengan sendirinya.

Belum lagi kata Aditya, transisi politik membuat ketidakpastian tinggi dari banyak faktor yang tidak bisa diperhitungkan secara bisnis. "Jalan keluarnya untuk saat ini seribu mata rakyat mengawasi satu koruptor, supaya tidak ada lagi Kepala Satpol PP yang punya harta puluhan miliar," katanya.

Sebab, yang selalu dikorbankan yang kecil. Padahal stabilitas ekonomi nasional dibangun dari bawah. Dari krisis ke krisis, sudah terbukti rakyat kecil, buruh, UMKM yang mampu bertahan.

"Kalau tidak dibela habis-habisan, kita tidak bisa maju selangkah. Dari CPI kelihatan kalau kita mundur. Lihat saja indeks tertinggi negara makmur, indeks terendah pasti negara gagal," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespons penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) yang diumumkan Transparency International Indonesia (TII) pada pekan ini. Pemerintah akan menjadikan penurunan itu sebagai bahan evaluasi.

"Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kita bersama," kata Presiden Jokowi seusai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).