Ciptakan Gerakan Antikorupsi 1.000 Mata Awasi 1 Koruptor

» Kalau ini bisa terjadi, ini lebih menakutkan dari KPK. Kemana saja koruptor bergerak akan diawasi oleh rakyat.

» Kalau keamanan nasional saja sulit didapatkan, bagaimana mau "survive" sebagai bangsa.

JAKARTA - Pemerintah dinilai kesulitan memperbaiki perilaku korupsi yang sudah mendarah daging di dalam birokrasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan birokrasi, terutama para oknum yang mengincar uang negara untuk kepentingan pribadinya.

Dengan sulitnya pemerintah dan aparat penegak hukum mengawasi para koruptor, dipandang perlu membuat gerakan antikorupsi yang digagas oleh rakyat di mana 1 koruptor diawasi 1.000 mata rakyat.

Dengan gerakan yang diiniasi rakyat tersebut, diharapkan para koruptor lebih takut dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko yang dihubungi baru-baru ini mengatakan kalau tidak ada gerakan antikorupsi, maka petani, nelayan dan lainnya akan terus dimiskinkan. Begitu pula, pengangguran tidak terkendali karena uang negara untuk membangun kesejahteraan rakyat dikuras oleh para koruptor.

"Kalau aparat tidak bisa mengawasi, maka harus ada gerakan antikorupsi, seribu mata awasi satu koruptor. Nanti akan ada NGO yang mencatat laporan rakyat, bukan lapor ke aparat karena sudah kehilangan kepercayaan, kepastian hukum, penegakan hukum," katanya.

Kondisi ini jangan dibiarkan agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan kepada negara. Tapi semangat antikortupsi rakyat yang tidak berkeseudahan harus hidup, tumbuh dan menguat.

Kalau keamanan nasional yang mendasar berupa pangan, ekonomi dan energi, serta udara dan air bersih saja sulit didapatkan, maka bagaimana mau "survive" sebagai bangsa.

Sementara bank-bank terus menyalurkan kredit konsumsi, padahal mau bangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak ada dananya. Di sisi lain, para debitur BLBI dengan leluasa menarik dividen bank rekap, sesuatu perlakuan yang sama sekali tidak masuk akal. "Ini berjalan terus, Pemerintah bayar dividen kepada debitor BLBI. Sama sekali tidak masuk nalar, di mana ada kepastian hukum kalau praktik seperti ini jalan terus," katanya.

Belum lagi ada pupuk dari distributor yang dioplos dengan garam yang bukan saja merugikan petani tetapi mematikan karena bagi tanaman, garam itu racun.

"Kalau bukan perkawanan, mana bisa dia jadi distributor. Ini bisa terjadi karena KKN. Itu bicara ribuan ton pupuk. Menterinya sendiri tidak tau atau tidak peduli. Pupuk subsidi tidak ada yang ke petani. Kenapa hal ini tidak terdengar, karena ditutupi," katanya.

Masalah kelangkaan pupuk itu karena penyalagunaan kekuasaan yang menjalar dari atas ke bawah. Kalau pupuk saja dipersulit, harga dibuat mahal, sehingga ada yang sama sekali tidak kebagian.