Negara Barat Jor-joran Bantu Ukraina, Myanmar Diabaikan, Kenapa?

Sebaliknya, kasus Myanmar terkait Rohingya sudah masuk ke Pengadilan Internasional sejak 2019, tapi tidak ada satu negara pun yang telah secara resmi melakukan intervensi, meskipun beberapa negara sempat menunjukkan kemungkinan untuk melakukannya.

Kesempatan untuk mendukung demokrasi

Alasan lain mengapa respons internasional, khususnya di ASEAN, sangat tentatif terhadap konflik Myanmar adalah karena mereka menganggap bahwa para pelaku kudeta Myanmar pada akhirnya akan memiliki kekuatan yang cukup untuk terus berkuasa di negara itu.

Tapi kita harus mempertanyakan apakah anggapan tersebut benar. Pada awal 2023, setelah dua tahun terjadinya protes dan kekerasan, junta militer terlihat sangat rentan.

Negara-negara yang cenderung berpengaruh di ASEAN, terutama Malaysia dan Indonesia, mulai menegur keras militer Myanmar.

Sepertinya mereka tidak ingin reputasi seluruh kawasan itu ternodai oleh kebrutalan junta di Myanmar. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan anti-rezim tengah berupaya mengambil alih kekuasaan dan memegang posisi yang signifikan.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat internasional perlu bergerak lebih cepat untuk mempertimbangkan masa depan Myanmar setelah perang ini berakhir. Ini termasuk secara dramatis membatasi kemampuan militer Myanmar untuk mendapatkan legitimasi internasional, meningkatkan upaya untuk membuat para jenderal kekurangan pasokan senjata dan sumber daya keuangan, serta mendukung penuntutan kejahatan perang ini di Pengadilan Internasional.

Pada saat yang sama, kekuatan revolusioner Myanmar membutuhkan dukungan - baik di medan perang maupun dalam upaya sipil untuk membangun kembali masyarakat yang mengalami trauma.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, invasi di Ukraina telah dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan militer Barat berhasil digunakan untuk mendukung demokrasi yang tengah ditekan.

Andai sebagian kecil saja dari dukungan untuk Ukraina diberikan kepada para pejuang demokrasi di Myanmar, mereka akan punya kesempatan untuk membangun negara demokrasi yang berkembang pesat di jantung Asia suatu hari nanti.

Nicholas Farrelly, Professor and Head of Social Sciences, University of Tasmania dan Adam Simpson, Senior Lecturer, International Studies, University of South Australia

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.