Progres 57%! Pemerintah Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat di 29 Provinsi

JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU, Rabu (20/5).

Pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II rampung tepat waktu dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Plt Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan, program Sekolah Rakyat adalah bentuk komitmen negara memperluas akses pendidikan layak, berkualitas, dan inklusif bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

“Program ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian PU ditugaskan menyediakan sarana dan prasarana strategis untuk mendukung pelaksanaannya,” ujar Kuswara.

Hingga 19 Mei 2026, seluruh 93 lokasi SR Tahap II yang tersebar di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota telah masuk tahap konstruksi. Rata-rata progres fisik mencapai 57%.

Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan selesai pada 20 Juni 2026. Untuk memastikan target tercapai, Menteri PU melakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat juga telah dibentuk dengan melibatkan berbagai unit di lingkungan Kementerian PU. Saat ini, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan bekerja dalam tiga shift guna mempercepat penyelesaian proyek.

Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani menyebut, koordinasi ini penting untuk segera mengurai kendala di lapangan. Ia menekankan, percepatan tidak boleh mengorbankan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional.

“Waktu pelaksanaan sangat terbatas, jadi percepatan harus dikawal harian. Tapi kualitas dan kesiapan operasional tetap jadi prioritas,” kata Fadjar.

Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang sudah berjalan, termasuk verifikasi lapangan di 22 lokasi SR dan tiga kali rakor lintas kementerian.

“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 sangat mungkin tercapai,” tegasnya.

Hadir dalam rakor tersebut Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, perwakilan Kementerian Sosial, serta penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.