Negara Barat Jor-joran Bantu Ukraina, Myanmar Diabaikan, Kenapa?

Pemerintahan Suu Kyi memang tidak melakukan pengawasan ataupun punya kendali atas militer yang melakukan pembantaian tersebut, tetapi hal ini tak ada artinya. Keputusan Suu Kyi yang keras kepala membela tindakan militer tersebut di Mahkamah Internasional pada 2019 telah mengubah opini internasional secara dramatis.

Kini, dengan perlakuan Myanmar terhadap Rohingya, menjadi pertanyaan apakah Suu Kyi - atau pemerintahannya yang terpilih secara demokratis - pantas mendapatkan simpati dan dukungan dari negara Barat seperti yang pernah mereka terima.

Terpinggirkan di panggung global

Lokasi geografis juga penting. Dalam penalaran strategis global, isu Myanmar hampir selalu hanya menjadi diskusi selingan di antara negara Barat.

Sebaliknya, selama satu abad atau lebih, Ukraina selalu menjadi titik persaingan strategis, terutama dalam duel antara kekuatan Barat dan Moskow. Karena itulah negara Barat melihat serangan Rusia, yang memiliki senjata nuklir, terhadap Ukraina selama dekade terakhir ini sebagai ancaman geopolitik tingkat tinggi.

AS bahkan berkomitmen memberikan total bantuan senilai US$50 miliar (Rp 751 miliar) ke Ukraina pada tahun 2022, yang sekitar setengahnya terkait dengan bantuan militer.

Dengan Myanmar dianggap sebagai titik konflik yang kurang signifikan, sebagian besar komunitas internasional (termasuk badan regional negara-negara Asia Tenggara, ASEAN) enggan memberikan dukungan militer kepada para pejuang yang tengah melawan junta militer di Myanmar.

Secara historis, senjata-senjata yang diselundupkan ke Myanmar untuk mendukung tentara anti-pemerintah masuk melalui negara-negara tetangga, terutama Thailand dan India. Namun saat ini, para pemimpin di Bangkok dan New Delhi enggan terlalu terlibat dalam kekacauan Myanmar. Mereka juga harus mengawasi pemberontakan yang terjadi di internal mereka sendiri.

Jika senjata dan bahan keperluan perang benar-benar mengalir ke Myanmar saat ini, mereka diselundupkan secara diam-diam, sebisa mungkin tanpa diketahui.

Karena negara Barat tidak secara terbuka memasok senjata untuk kubu perlawanan dengan memasok senjata, para pejuang melakukan pengumpulan dana masyarakat untuk dapat membeli senjata serta menggunakan bahan peledak yang disatukan dengan logam bekas.

Sementara itu, junta militer telah membangun gudang senjata yang sangat besar yang amunisinya dibeli dari Rusia dan Cina, atau diproduksi sendiri di dalam negeri menggunakan persediaan dari perusahaan asal AS, Jepang, dan Prancis.

Geopolitik juga penting ketika menyangkut pengadilan internasional.

Ada dua kasus genosida berturut-turut yang berkaitan dengan Myanmar dan Ukraina yang sedang diproses oleh Pengadilan Internasional di Den Haag. Kasus Ukraina, walaupun masih kurang dari 12 bulan setelah laporan diterima, telah mendapatkan intervensi formal oleh hampir semua negara Barat - total 33 negara.