Jepang dan Ekuador Berjanji Perkuat Dewan Keamanan PBB

Doc: Antara/Xinhua

Ket. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperpanjang mandat pasukan penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan selama enam bulan, hingga 30 Juni 2023.

Tokyo - Jepang dan Ekuador pada Jumat berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk memperkuat Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap baru dari dewan tersebut, kata pemerintah Jepang.

Janji itu disampaikan Jepang dan Ekuador saat Dewan Keamanan berjuang menghadapi masalah invasi Rusia ke Ukraina.

Pada pertemuan di ibu kota Ekuador, Quito, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dan Menlu Ekuador Juan Carlos Holguin juga sepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan tatanan global berbasis aturan, bebas dan terbuka, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Jepang dan Ekuador adalah dua di antara lima negara yang memulai masa jabatan dua tahun sebagai anggota tidak tetap baru di Dewan Keamanan PBB, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional.

Tiga negara anggota baru lainnya adalah Mozambik, Malta dan Swiss.

Keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan yang baru diemban kelima negara itu terjadi saat Rusia melanjutkan perang berkepanjangan di Ukraina dan Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik berulang kali.

Namun, badan PBB itu dipandang tidak berfungsi dalam menangani masalah-masalah tersebut, terutama karena hak veto Rusia dan China, di mana keduanya adalah anggota tetap dari dewan yang beranggotakan 15 negara itu.

"Di bawah situasi internasional yang parah, penting untuk memperkuat fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang seharusnya menjadi inti dari supremasi hukum," kata Hayashi seperti dikutip oleh Kemenlu Jepang.

Menurut kementerian tersebut, Menlu Holguin mengatakan Ekuador akan lebih meningkatkan hubungan ekonomi dengan Jepang dengan mengadopsi "perdagangan bebas dan kebijakan bersifat terbuka".

Sebelumnya pada Jumat (6/1), Hayashi bertemu dengan Presiden Ekuador Guillermo Lasso dan membahas kerja sama yang dapat dilakukan mengenai situasi di Ukraina dan Asia Timur, kata Kemenlu Jepang.