DIY Tekankan Tiga Pilar Utama untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu

YOGYAKARTA - Peningkatan kualitas pendidikan dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan dan program formal. Diperlukan fondasi kuat berupa pola pikir maju (mindset), ketangguhan mental, serta arah misi yang jelas agar berbagai upaya perbaikan pendidikan dapat berjalan efektif dan tidak sekadar berhenti pada capaian administratif.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Administrasi Umum, Srie Nurkyatsiwi, saat membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional 2026 di Stadion Mandala Krida, Sabtu (02/05). Upacara ini dihadiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Srie Nurkyatsiwi, yang akrab disapa Siwi, menyebut peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momen refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap nilai-nilai pendidikan. Ia menekankan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan proses yang dijalankan dengan ketulusan untuk memanusiakan manusia.

“Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak, dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya,” terang Siwi.

Berangkat dari prinsip tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penerapan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai program prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pendekatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan ideal pendidikan secara menyeluruh.

“Untuk melaksanakan Pembelajaran Mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan lima kebijakan strategis. Pertama, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto,” kata Siwi.

Program tersebut bertujuan menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman dengan dukungan sarana memadai. Pada 2025, revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan, sementara digitalisasi melalui papan interaktif digital telah digunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.

Kebijakan kedua menitikberatkan pada pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp3.000.000 per semester bagi guru yang belum menempuh pendidikan Diploma IV atau Strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau.

“Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti Pembelajaran Mendalam, Bimbingan Konseling, Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, dan Bahasa Inggris,” papar Siwi.

Kebijakan ketiga menekankan pentingnya integrasi Pembelajaran Mendalam dengan penguatan karakter melalui lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian,” sebut Siwi.

Selanjutnya, kebijakan keempat diarahkan pada peningkatan capaian pendidikan melalui penguatan literasi, numerasi, STEM, serta Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi dan dasar intervensi peningkatan mutu.

“Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas, dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh (PJJ), komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya,” jelas Siwi.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dicapai pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.