Akademisi Sarankan Jalan Tengah untuk Siasati Lonjakan Subsidi BBM

» Lonjakan subsidi akan membuat APBN kehilangan fungsinya mendorong pertumbuhan di tengah belum pulihnya dunia usaha dan UMKM.

» Subsidi idealnya harus menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.

JAKARTA - Para akademisi menyarankan kepada pemerintah untuk mengambil jalan tengah (The Golden Midway) dalam menghadapi krisis energi. Jalan tengah tersebut dengan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) 30-40 persen sehingga aktivitas perekonomian seperti pariwisata dan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap berjalan dengan baik.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (28/8), mengatakan persoalan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga didukung oleh subsidi BBM. Namun demikian, subsidi BBM menjadi permasalahan bagi keuangan negara ketika harga minyak dunia naik.

Selain menaikkan harga, Ari juga menyarankan pemerintah agar mengontrol volume penyaluran BBM bersubsidi sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat dan berhak.

Hal itu mengacu pada keterangan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu yang menyatakan konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi sangat meningkat dari perkiraan 23 juta kiloliter hingga akhir tahun menjadi 29 juta kiloliter.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan kenaikan drastis subsidi karena pemulihan ekonomi telah mendorong volume konsumsi BBM dan naiknya harga pasar BBM.

"Jika harga BBM domestik tidak dinaikkan, tentunya beban APBN akan semakin berat dan kehilangan fungsinya dalam mendorong pertumbuhan di tengah belum pulihnya dunia usaha dan UMKM," kata Suhartoko.

Konsep The Golden Midway merupakan jalan tengah terbaik karena mengurangi subsidi untuk mengurangi beban APBN, namun harus menaikkan harga BBM pada suatu harga tertentu yang masih memungkinkan industri tertentu tidak mengalami kenaikan biaya yang signifikan.

Pada industri yang biaya BBM-nya sekitar 20 persen dari total biaya operasional, maka akan mengalami kenaikan biaya sekitar 8 hingga 10 persen kalau BBM naik 30-40 persen.

Dia juga mengusulkan agar kenaikan harga dilakukan secara bertahap sambil mencari formula yang tepat untuk proses pemberian subsidi langsung yang tepat sasaran.

Pada kesempatan terpisah, pakar ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, mengatakan pemerintah lebih baik memberikan subsidi BBM secara langsung pada golongan masyarakat yang berhak, supaya efektif dan tepat sasaran.

"Subsidi lebih baik disalurkan langsung kepada targetnya supaya efektif. Jadi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditransfer langsung ke masyarakat, namun jumlahnya berbeda bergantung pada penghasilan setiap orang. Ini juga berlaku bagi yang tidak memiliki kendaraan karena ikut menanggung inflasi akibat kenaikan harga BBM. Subsidi digunakan untuk naik transportasi umum," kata Leo.