Gunakan CPO Produksi Petani Sebagai Bahan Baku Biodiesel

JAKARTA - Sejumlah kalangan berharap produksi crude palm oil (CPO) hasil petani kelapa sawit diwajibkan oleh pemerintah, untuk digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Nantinya, harga beli yang dikenakan, juga ditetapkan secara khusus antara petani sebagai produsen dan industri biodiesel, melalui perjanjian bisnis yang saling menguntungkan.

Hal itu penting mengingat Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), terlalu besar disalurkan kepada industri biodiesel, yang sudah mengeruk keuntungan dari murahnya harga bahan baku dan mendapat dana subsidi biodiesel yang sangat besar. Sedangkan produsen CPO yakni petani kelapa sawit, masih kurang dilibatkan dalam penyediaan bahan bakunya.

Plt. Kadiv Lembaga Kemasyarakatan Civil Society BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) Sulthan Muhammad Yusa mengatakan, dengan dinamika pergerakan harga CPO dan minyak dunia saat direncanakan penyerapan biodiesel pada tahun 2021 mampu sebanyak 9,2 juta KL (kilo liter).

"Diperkirakan kebutuhan dana insentif akan jauh lebih tinggi pada tahun 2021," kata Yusa, dalam FGD Sawit Berkelanjutan bertajuk "Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel," di Jakarta, Kamis (10/6).

Guna menjaga keberlanjutan program energi baru dan terbarukan (EBT) melalui Mandatori Biodiesel, lanjut Yusa, pemerintah juga telah menyesuaikan tarif Pungutan Ekspor melalui PMK 191/2020. Karena itu untuk kebutuhan Program Mandatori Biodiesel yang terus meningkat setiap tahun, perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas kebun sawit agar kebutuhan bahan baku biodiesel sawit dapat terpenuhi di masa mendatang.

BDPKS memproyeksi produksi CPO dan stok tahun 2021-2025 akan mencapai 52,30 Juta MT - 57,61 Juta metrik ton (MT) rata-rata naik sebesar 4 persen per tahun. Sementara kebutuhan Biodiesel untuk program B30 tahun 2021-2025 diperkirakan sebesar 8,34 Juta MT 9,66 Juta MT (8.85 Juta KL11.65 Juta KL) rata-rata naik sebesar 5 persen per tahun.

Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Ditjen EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Elis Heviati menegaskan, kedepan pemanfaatan biofuel tidak sebatas untuk biodiesel saja, dan tidak terbatas pada pengusahaan skala besar, didorong yang berbasis kerakyatan, untuk spesifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. "Termasuk mendorong emanfaatan by product biodiesel, serta pemanfaatan hasil sawit non-CPO," ucapnya.

Model kesertaan petani dalam program mandatory biodiesel bisa berupa pengembangan Pabrik Minyak Nabati Industrial (IVO) dan Bensin Sawit dengan bahan baku dari TBS Sawit raykat. Dimana Biaya produksi lebih murah 15-20 persen dari PKS Konvensional, harga tandan buah segar lebih stabil (Tidak bermasalah dengan Free fattyAcid yang tinggi).

Ricky Amukti dari Traction Energy Asia mengatakan, menempatkan pekebun mandiri kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel sangat dimungkinkan, terlebih Pekebun sawit mandiri menguasai 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Lebih lanjut kata dia, dengan memasukkan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok produksi biodiesel akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Termasuk, mengurangi risiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa dan menggunakan TBS kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan pekebun sawit mandiri dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, dalam program madatori biodiesel sawit, terdapat 18 industri memperoleh jatah untuk penyedia biodiesel yang ditetapkan oleh ESDM, untuk menjalankan program B30. Namun, sayangnya tidak ada prasyarat kemitraan dengan petani.