Tanpa Kesehatan Segalanya Tidak Ada Artinya

Sektor informal ini terutama yang diibaratkan missing middle, tidak masuk PBI, tidak masuk kaya. Itu juga yang harus diidentifikasi. Sektor informal di negara lain mudah untuk iuran karena tinggal memotong gaji. Kalau di Indonesia sektor informasl masih tinggi, gajinya tidak tahu. Apalagi yang tidak punya gaji.

Berapa jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan?

Sebanyak 23.043 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mayoritas atau 44 persennya adalah Puskesmas. Kerja sama untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) ada 2.507. Kebanyakan rumah sakit swasta yang merupakan 63 persen.

Kuantitas dan kualitas fasyankes penting sekali. Selama ini yang sering dikeluhkan masalah pelayanan. Jumlah fasyankes belum mencukupi disbanding penduduk. Pertambahan (fasyankes) cukup banyak, tapi penyebaran juga belum merata.

Dengan jumlah kepesertaan dan fasyankes, bagaimana kunjungan peserta program JKN-KIS?

Kunjungan terus meningkat. Banyak masyarakat sudah memanfaatkan Program JKN-KIS. Untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), tercatat 49,2 juta kasus tahun 2016. Angka ini naik menjadi 69,6 juta kasus tahun lalu. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), tercatat 7,6 juta kasus tahun 2016 dan menjadi 9 juta kasus tahun lalu.

Bisa dijelaskan gambaran ke depan pengelolaan program JKN-KIS?

Tentu dalam perjalanan ke depan akan ada dinamika dan tantangan tersendiri dalam mengelola JKN-KIS. Namun kami optimis, dengan kerja keras bersama, dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, mencapai target-target, serta penyempurnaan di berbagai aspek BPJS Kesehatan.

Terdapat sejumlah tugas yang menjadi fokus perhatian jajaran direksi baru. Pertama, fokus pada upaya meningkatkan kualitas layanan peserta sesuai dengan customer journey. Antara lain dengan mengurai antrean di fasilitas kesehatan dan mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan. Kemudian, mengoptimalkan bridging atau interface sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Di samping itu, kami juga akan fokus melibatkan (engagement) stakeholder dan masyarakat (termasuk pusat, daerah, Asosiasi Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, profesi, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian, para ahli dan pengamat) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Juga sangat penting adalah menjaga sustainabilitas keuangan tiap program.

Untuk membangun ekosistem JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan berbagai pihak. Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila tiap-tiap pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kami juga akan optimalisasi kerja sama lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, masyarakat yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

Bagaimana prospek BPJS Kesehatan dan program JKN-KIS?

Secara keseluruhan sangat memberi prospek bagus dalam mencegah kemiskinan karena sakit. WHO sedang mendengungkan universal health coverage, every want, everytime, everywhere have access to essential health care without financial hardship atau tanpa kesulitan ekonomi. Dulu belum ada jaminan. Ada orang jatuh miskin karena harus menjual asetnya seperti tanah, rumah, ternak atau barang berharga lainnya. Sekarang sejak 2016, itu bisa mencegah kemiskinan yang cukup besar. Pada tahun 2019 juga bisa (membantu) 8,1 juta orang.