Saatnya Moratorium dan Minta Pemotongan Utang

Paling Rentan

Para Direktur Eksekutif lembaga tersebut mengatakan CCRT telah memberikan keringanan utang atas kewajiban kepada IMF yang jatuh tempo selama 14 April hingga 13 Oktober 2020 untuk membantu anggota termiskin dan paling rentan mengatasi pandemi dan akibatnya.

Para direktur sependapat bahwa keringanan utang membantu negara penerima memberikan kesehatan darurat, dukungan sosial dan ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi pada kehidupan dan mata pencaharian.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada maka para direktur eksekutif menyetujui bantuan hibah kepada 28 negara anggota yang memenuhi syarat dengan pembayaran utang yang jatuh tempo selama 14 Oktober 2020 hingga 3 April 2021.

Adapun negara-negara yang mendapat keringanan itu, antara lain Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo DR, The Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Nepal, Nigeria, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Sierra Leone, Solomon Islands, Tajikistan, Togo, dan Yaman.

Menanggapi seruan Bank Dunia dan IMF itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, kepada Koran Jakarta, Selasa (6/10), mengatakan pemerintah RI harus berupaya memulihkan ekonomi dengan mendorong moratorium utang yang membebani keuangan negara.

"Seruan Bank Dunia harus jadi momentum meringankan keuangan dengan mengajukan pemotongan utang karena Indonesia akan segera memasuki resesi ekonomi, jangan sungkan untuk mengajukan," kata Badiul.

Moratorium utang, jelasnya, lebih tepat ketimbang terus menarik pinjaman untuk membiayai defisit APBN yang membengkak. Jika tidak diikuti dengan strategi pengelolaan utang yang tepat, akumulasi utang akan terus membengkak dan berpotensi menjadi jebakan utang (debt trap).

"Moratorium dan pemotongan utang harus dilakukan agar tidak mengarah ke kondisi yang buruk seperti gagal bayar atau default. Default menyebabkan reputasi negara lebih buruk ketimbang meminta moratorium," katanya.

Terlalu Terlena

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center Budgetting Analys, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan saat ini pemerintah sudah terlena dengan cara mudah yaitu menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

"Mana mau pemerintah minta moratorium, yang ada dibenak mereka, kalau masih bisa terbitkan SUN atau cari utang baru, buat apa minta moratorium, tidak dapat utang baru, masih ada BI untuk burden sharing. Sampai kiamat pun mereka tidak akan mau minta moratorium. karena dianggap kertas utang Indonesia masih ada yang mau beli," ujar Uchok.

Pemerintah, katanya, seharusnya tidak berpangku kepada utang, tetapi mencari sumber pembiayaan lain seperti menggali piutang negara yang belum tertagih, contohnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Piutang pemerintah sebenarnya masih banyak, tapi abai menagih sehingga banyak yang pura-pura lupa karena piutang-piutang itu punya kekuatan politik, sehingga pemerintah tidak bisa menekan. Buku lama yang mencatat piutang BLBI itu seharusnya dibuka dan ditagih lagi," tutupnya. n uyo/SB/E-9