Menyambut Tahun Baru 2020

Pragmatisme politik dijadikan sarana meraih kekuasaan dengan memecah belah anak-anak bangsa. Namun yang menarik polarisasi ini memudar setelah pemenang Pilpres yakni Jokowi-Ma'ruf Amin kemudian menggandeng kubu Prabowo Subianto dan masuk dalam kabinet.

Jika kabinet kerja periode I Jokowi diwarnai dengan oposisi yang kuat terutama dari Partai Gerindra dan PKS, maka pada kabinet Indonesia Maju justru diwarnai masuknya lawan politik ke kubu pemerintah.

Strategi Jokowi memasukkan kubu Prabowo banyak dipuji karena dengan cara rekonsiliasi di elit politik dan akar rumput mudah terbentuk. Kaum Milenial Hadirnya lawan politik di pemerintahan tidak hanya menghadirkan kesejukan namun manuver politik sebagaimana periode lalu. Karena lawan menjadi kawan dan semuanya bekerjasama untuk membangun Indonesia.

Orang pun lantas berpikir begitu mudah menghadirkan rekonsiliasi karena cukup diberikan kekuasaan. Jika masih ada kubu lawan yang berkata nyinyir lebih karena belum mendapatkan bagian dari jatah kursi kekuasaan. Kini memang riak-riak politik pasca pemilu sudah berakhir dan para pihak saatnya fokus untuk membangun bangsa.

Di periode akhir 2019 pemerintah menunjukkan perhatiannya pada kaum milenial terutama dengan penunjukan sejumlah menteri milenial serta staf khusus presiden dari anak-anak berusia milenial.

Hadirnya kaum milenial setidaknya memberi harapan proses regenerasi bangsa ini tidak akan mandek. Memang sudah saatnya pemerintah terutama menaruh perhatian lebih pada kaum milenial yang jumlahnya kian besar.

Penunjukan kaum milenial ini bukan tanpa alasan karena mereka memiliki kedekatan dengan persoalan orang muda, lebih melek teknologi informasi, inovatif dan cepat melakukan perubahan.

Sejumlah menteri milenial sudah menunjukkan gebrakannya seperti penghapusan ujian nasional. Kita semua berharap tahun-tahun mendatang adalah tahunnya kelompok milenial yang semakin akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Setelah hiruk pikuk politik di tahun politik yang gaduh usai kita berharap di tahun mendatang dijalani lebih damai dan fokus pada pembangunan. Masa pemilu masih lama yakni 2024 menjadi kesempatan untuk lebih berkonsolidasi membangun masyarakat.

Setidaknya ada beberapa aspek yang menjadi harapan kita semua di tahun 2020. Pertama, kita semua berharap di tahun 2020 toleransi keagamaan kian dihargai. Data Imparsial menemukan terdapat 31 kasus intoleransi sepanjang tahun 2019 dengan mayoritas kasus adalah pelarangan tempat ibadah.

Sementara data Setara Institute terdapat 629 jumlah pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat selama 12 tahun terakhir. Jumlah itu mengalahkan DKI Jakarta yang berjumlah 290 kasus, dan Jawa Timur 270 kasus. Masih adanya praktek intoleransi memperlihatkan manakala potensi ketidakrukunan antar umat beragama masih dapat terjadi.

Beragama dan beribadah adalah hak yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga negara sekalipun tidak boleh melarang kebebasan menjalankan ibadah keagamaan. Embrio Intoleransi Pemerintah juga harus hadir dan bertindak tegas dalam radikalisme yang menjadi embrio intoleransi.

Serangkaian aksi teror dan kekerasan yang terjadi di tanah air lebih banyak disebabkan oleh radikalisme yang berwarna keagamaan. Yang meningkat belakangan ini bukan orang berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama melainkan justru orang berlomba untuk membela Tuhan dan agama yang sejatinya tidak butuh pembelaan manusia.