Kemenperin Sebut Indonesia Hanya Kuasai 0,9 Persen Pasar Ekspor Bambu Global

JAKARTA – Kementerian Perindustrian melaporkan Indonesia menempati posisi 12 besar dunia dengan pangsa 0,9 persen dalam ekspor bambu global. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan daya saing industri bambu nasional.

Pasar produk berbasis bambu dunia diproyeksikan meningkat dari USD74,0 miliar pada 2024 menjadi USD118,3 miliar pada 2034. Ini berarti selama periode 2025-2034, pertumbuhan pasar tersebut diproyeksi mencapai 4,8 persen per tahun.

Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan nilai USD41,5 miliar pada 2024. Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, ini setara dengan 56,2 persen pasar produk berbasis bambu dunia.

“Potensi tersebut menjadi peluang yang perlu kita manfaatkan,” ujar dia, Minggu (4/10). “Indonesia memiliki sumber daya bambu yang melimpah dan beragam sehingga perlu diperkuat.”

Ekspor bambu global masih didominasi Tiongkok dengan pangsa 74,8 persen. Disusul oleh Vietnam dengan pangsa sebesar 3,2 persen, jauh di atas Indonesia dengan pangsa 0,9 persen.

Produk berbasis bambu di pasar global mencakup furnitur sebesar 28 persen, scaffolding 17 persen, dan engineered bamboo 16 persen. Kemudian pulp dan kertas 13 persen, charcoal and activated carbon 10 persen, serta kerajinan dan tekstil masing-masing 6 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan penguatan perlu dilakukan tidak hanya pada industri pengolahan, tetapi juga sisi hulu. Ini diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan standardisasi.

Di dalam negeri, program pembangunan tiga juta rumah per tahun membuka peluang pemanfaatan inovasi material lokal berbasis bambu. Salah satunya melalui teknologi cement-bamboo frame technology (CBFT) yang prospektif untuk pembangunan hunian tipe 36.

“Teknologi CBFT memiliki karakteristik ringan, dapat dirakit tanpa alat berat, dan berbasis bahan baku lokal,” kata Putu. “Pemanfaatannya juga berpeluang memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam ekosistem konstruksi modular nasional.”

Namun, pengembangan CBFT perlu ditopang ekosistem penyediaan bahan baku bambu yang berkelanjutan. Menurut Putu, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah terbatasnya kelembagaan penyedia bambu berkualitas dan terstandardisasi.

Karena itu, Kemenperin menyelenggarakan Akademi Komunitas Bambu (AKB) Tahun Anggaran 2026 di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar, Bali. Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten sekaligus memperkuat penjaminan mutu bahan baku bambu.

“Bambu merupakan komoditas strategis yang tumbuh melimpah di Nusantara,” ujar dia. “Potensi tersebut akan semakin optimal apabila didukung SDM yang andal dalam mengelola rantai pasok.”

Putu menerangkan pelaksanaan AKB TA 2026 memberikan fokus lebih besar pada penguatan sisi hulu. Peserta program direkomendasikan offtaker sebagai pemasok atau penggiat bambu hulu yang memiliki akses memperbaiki tata kelola logistik bambu.

Pelaksanaan AKB tahun ini juga melanjutkan berbagai capaian AKB TA 2025. Program tersebut menghasilkan kerja sama bambu cendani Purworejo-Bandung, pemetaan, penanaman Jawa Barat-Jawa Tengah, pembibitan Banyuwangi serta penanaman Mojokerto.