Respons Buruk Unjuk Rasa

Penyikapan represif aparat kepolisian terhadap demonstran sehingga banyak jatuh korban tidak dapat dibenarkan. Berbagai tindakan kepolisian tersebut kontra demokrasi dan melanggar HAM. Di berbagai media tersebar rekaan aparat keamanan yang melakukan tindakan kekerasan, memukuli, bahkan mengeroyok demonstran dan mengejar sampai ke dalam rumah ibadah.

Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Apalagi bila mengingat kepolisian bertugas mengayomi rakyat. Patut disadari, demontrasi tidak akan terjadi bila kebijakan pemerintah sudah memuaskan. Serangkaian tuntutan yang dilayangkan pengunjuk rasa juga tidak berlebihan.

Mereka hanya menuntut berdasarkan fakta dan realita kinerja buruk DPR dan pemerintah di bidang legislasi. Respons yang ditujukkan pemerintah juga tidak mencerminkan adanya upaya untuk melakukan reformasi regulasi.

Pemerintah seharusnya meredam emosi public dengan mengabulkan tuntutan mereka seperti menerbitkan Perppu pencabutan UU KPK. Bukan malah mancari-cari alasan dengan menyalahkan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa. Apalagi menuduh ditunggangi untuk menjatuhkan pemerintah, membatalkan pelantikan anggota DPR dan Presiden. Respons pemerintah tersebut bukannya meredam demonstrasi, melainkan justgru memicu aksi yang lebih besar.Penulis Peneliti Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia