Capres dan Isu Lingkungan

Harmonisasi regulasi-regulasi tersebut dibutuhkan untuk melengkapi 51 juta hektare sertifikasi lahan oleh Jokowi saat ini. Terkait sawit, praktik pengelolaannya yang berkelanjutan juga penting bagi ekonomi dan lingkungan. Prabowo-Sandi mestinya memanfaatkan kepemilikan mereka terhadap beberapa perusahaan sawit untuk mendukung sertifikasi sawit berkelanjutan. Sementara itu, Jokowi juga seharusnya mempertimbangkan trade off antara moratorium sawit dan program biofuelnya.

Misi lingkungan Prabowo kontradiktif dengan program aksinya. Mengonversi lahan kritis menjadi hutan industri berpotensi menambah masalah ketimpangan penguasaan lahan dan masalah tumbuhan monokultur. Ketimpangan tersebut bisa memicu kembali aksi deforestasi. Prabowo harus mempertimbangkan trade off ini.

Lebih jauh, tata kelola jasa ekosistem membutuhkan transparansi terhadap informasi dan data tentang sistem perizinan, monitoring, serta evaluasi. Pemerintah sudah mewujudkannya melalui peluncuran geoportal, One Map. Kedua capres harus mengintegrasikan platform tersebut ke dalam program-program lingkungan.

Terakhir, tata kelola ekosistem membutuhkan kerja sama lintas sektoral. Lemahnya koordinasi dan ego sektoral harus diatasi melalui mekanisme kordinasi yang tersentralisasi. Komitmen terhadap sustainability membutuhkan kemauan politik dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengelola jasa ekosistem menuju pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Penulis lulusan Wageningen University