1.000 Unit Rumah Diusulkan Pemkot Tanjungpinang untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

TANJUNGPINANG, KEPULAUAN RIAU - Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan 1.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat.

"Program ini menyasar MBR dan ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak di berbagai daerah di Indonesia," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang Zulhidayat, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan, usulan pembangunan rumah tersebut difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil satu hingga empat berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Data calon penerimanya sudah ada di Kemensos. Mudah-mudahan tahun ini terealisasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Agustiawarman menyebutkan selain program pembangunan tiga juta rumah, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Untuk tahun 2026, kata dia, sebanyak 129 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Tanjungpinang telah terkonfirmasi masuk program BSPS yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui satuan kerja terkait.

Selain itu, sambungnya, pemkot juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk program serupa, meski jumlahnya masih terbatas.

"Tahun ini direncanakan ada sekitar 30 unit rumah akan ditangani melalui anggaran daerah, namun masih dalam proses validasi data," ungkap Agustiawarman.

Lanjutnya menyampaikan program perumahan ini menjadi bagian dari upaya pemkot dalam pengentasan kawasan kumuh, khususnya wilayah di bawah sepuluh hektare yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Saat ini, lanjut dia, pemkot masih melakukan verifikasi data untuk memastikan lokasi dan penerima bantuan tepat sasaran sebelum program dijalankan.

"Data masih dalam tahap verifikasi oleh tim agar pelaksanaannya tepat sasaran," katanya pula. Ant