Wamenpar Turun Gunung, Green Card UNESCO Toba Diburu Ulang

JAKARTA – Green Card UNESCO, atau status sebagai UNESCO Global Geopark, sangat penting bagi Geopark Kaldera Toba. Status ini memberikan pengakuan internasional atas nilai geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya di kawasan tersebut, serta mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Namun, status ini juga menuntut pengelolaan yang berkelanjutan dan upaya revalidasi berkala, yang jika tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan pencabutan status

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa memperkuat kolaborasi bersama kepala daerah di kawasan Danau Toba dan instansi terkait sebagai langkah konkret untuk meraih kembali status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba.

"Dua tahun proses kita jalani dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (13/7).

Wamenpar Ni Luh meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, komitmen kuat, dan rencana aksi yang terpadu untuk meraih Green Card pada revalidasi ini.

UNESCO memberikan empat rekomendasi untuk revalidasi Green Card di antaranya penguatan riset dan pemetaan geologi, penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark, penguatan warisan budaya lokal dan keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional.

Wamenpar Ni Luh mendorong pemda dan instansi terkait segera memperbaiki, menindaklanjuti, dan mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mencakup identifikasi akar masalah, meninjau progres perbaikan yang sudah berjalan, dan memetakan pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan.

“Kita juga harus segera menyelaraskan dan meningkatkan seluruh program kerja kita, seperti melaporkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah berlangsung di dua titik yakni kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025 dan kawasan Pantai Bebas Parapat pada 5 Mei 2025,” katanya.

Wamenpar Ni Luh juga menyarankan seluruh daerah dan instansi terkait mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Kaldera Toba, di antaranya edukasi terhadap kebiasaan masyarakat supaya melakukan pembakaran di sekitar area geosit dan mengedukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di sekitar area geosit.

Ia juga meminta pembentukan tim patroli atau satgas khusus untuk masalah tersebut dan pelatihan untuk mitra UMKM agar siap untuk menjelaskan jawaban selama kedatangan Asesor UNESCO saat revalidasi pada 21 - 25 Juli 2025.

Menurut Ni Luh, status Green Card bukan sekadar label. Namun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di sekitar Danau Toba, yang nantinya akan berdampak pada banyak kunjungan wisatawan, lebih banyak investasi, lebih banyak peluang ekonomi, dan yang terpenting, pelestarian alam dan budaya Danau Toba yang tak ternilai harganya.

“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, dedikasi, dan komitmen yang kuat dari kita semua, kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Mari kita jadikan momen revalidasi 2025 sebagai titik balik kebangkitan Geopark Kaldera Toba,” kata Wamenpar.

General Manager Badan Pengelola Geopark Azizul Kholis menjelaskan berbagai persiapan yang dilakukan pada kegiatan revalidasi Geopark Kaldera Toba dengan mengundang Professor Soojae Lee dari Korea sejak 11 hingga 13 Juli, serta menyiapkan laporan Pemprov Sumut tahun 2024 dalam bahasa Inggris.

Pengelola geopark juga akan membuat penjelasan tentang geosite dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti bagi anak-anak sekolah yang nantinya akan berkunjung.