Trump Ancam Tarif 25 Persen bagi Negara yang Tetap Berbisnis dengan Iran

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang masih melakukan hubungan dagang dengan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin waktu setempat, di tengah upaya Washington menentukan langkah atas situasi politik dan keamanan yang memburuk di Iran.

Trump menyatakan kebijakan itu berlaku segera dan akan berdampak pada seluruh aktivitas perdagangan negara terkait dengan Amerika Serikat. Meski demikian, ia tidak merinci dasar hukum maupun mekanisme penerapan tarif tersebut. Hingga kini, Gedung Putih juga belum merilis dokumen resmi terkait kebijakan itu dan belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi.

Iran selama bertahun-tahun memang berada di bawah sanksi berat AS. Sejumlah negara seperti China, Uni Emirat Arab, dan India tercatat sebagai tujuan utama ekspor Iran. Ancaman tarif dari Trump berpotensi memperluas dampak tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran dengan menyasar mitra dagangnya.

China merespons pernyataan Trump dengan menolak sanksi sepihak dan praktik yang disebut sebagai “long-arm jurisdiction”. Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa Beijing menentang perang dagang dan menilai kebijakan tarif tidak akan menyelesaikan persoalan global.

Ancaman terbaru Trump muncul di tengah gelombang demonstrasi anti-pemerintah terbesar di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Negara tersebut masih dibayangi ketegangan pascakonflik dengan Israel serta serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Trump menyatakan pihaknya membuka kemungkinan pertemuan dengan pejabat Iran, sekaligus mengaku menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi.

Pemerintah Iran mengatakan tetap membuka jalur komunikasi dengan Washington, meski tekanan politik dan ekonomi terus meningkat. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut opsi militer, termasuk serangan udara, masuk dalam daftar pertimbangan Presiden AS. Namun, ia menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan utama Trump.

Situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang signifikan. Laporan berbagai organisasi hak asasi manusia menyebut ratusan orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap sejak aksi protes pecah. Pemerintah Iran belum merilis data resmi korban. Sementara itu, sejumlah negara mulai menarik staf diplomatiknya dari Teheran dengan alasan keamanan.

Kebijakan tarif ini melanjutkan pola Trump yang kerap menggunakan instrumen perdagangan untuk menekan negara-negara yang dinilai berseberangan dengan kepentingan AS. Namun, kebijakan tarif Trump juga tengah menghadapi tantangan hukum di dalam negeri, dengan Mahkamah Agung AS mempertimbangkan pembatalan sebagian tarif yang telah diberlakukan sebelumnya.

Ancaman tarif terhadap mitra dagang Iran dinilai berpotensi memicu ketegangan baru dalam perdagangan global, sekaligus memperumit upaya internasional merespons krisis politik dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Iran.