“Simbara" Cegah Kecurangan Petambang Nakal

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan beberapa modus yang dilakukan pelaku usaha mineral dan batu bara (minerba) untuk menghindari kewajibannya. Temuan itu diperoleh sejak diluncurkannya Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk meningkatkan tata kelola di sektor minerba.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menuturkan, sejak diimplementasikan, Simbara telah mendeteksi terjadinya berbagai kecurangan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Sejak diluncurkannya Simbara pada 2022, pemerintah telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kalim kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar dan penghindaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan NTPN lokal yang digunakan ekspor," ungkap Arifin di acara "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara" di Jakarta, Senin (22/7).

Menteri Arifin berharap adanya Simbara membawa indikasi signifikan bagi stakeholder bagi industri pertambangan dalam tingkat kepatuhan dalam regulasi, tingkatkan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas serta memberi dukungan kepada pembangunan yang berkelanjutan.

"Dengan pemanfaatan Simbara diharapkan dapat memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan efektivitas pengawasan bersama antarkementerian/lembaga," ucap Arifin.
Halaman Selanjutnya....