Setahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Pertahanan Dinilai sebagai Bidang Paling yang Menonjol

JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) Muhammad Arwani Deni menilai sektor pertahanan menjadi salah satu bidang paling menonjol dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Arah kebijakan pertahanan nasional kini jauh lebih terarah, modern dan menyentuh aspek semangat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) Muhammad Arwani Deni dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Dengan demikian, katanya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus memperbarui alutsista, tetapi juga membangun sistem pertahanan yang menyeluruh.

Dia menyebutkan, Prabowo berhasil membangun postur pertahanan yang bukan hanya kuat secara militer, melainkan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di tengah masyarakat.

Ia menambahkan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang relatif terjaga selama satu tahun pemerintahan Prabowo juga tidak terlepas dari peran pertahanan negara yang solid.

Ia menyebut, sinergi antara TNI, Polri dan intelijen, berhasil menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan aman dan produktif.

“Pertahanan yang tangguh jadi jaminan bagi stabilitas politik dan ekonomi. Ketika unsur keamanan bersinergi dengan baik, rakyat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan terus bergerak,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai terobosan penting dalam menata kebijakan pertahanan lintas lembaga.

Dia menyebutkan kehadiran DPN menjadi simbol keseriusan Presiden Prabowo dalam membangun arsitektur pertahanan nasional yang terencana dan terpadu.

Kendati demikian, ia berharap ke depan pelibatan unsur masyarakat sipil dalam Dewan tersebut perlu diperkuat agar konsep pertahanan semesta benar-benar inklusif dan berakar dari rakyat.

Dikatakan, bahwa keterlibatan elemen sipil penting agar kebijakan pertahanan tidak eksklusif militeristik, tetapi juga merepresentasikan kekuatan sosial dan kultural bangsa.

Inovasi besar

Dalam konteks pembangunan nasional, dirinya menilai langkah pemerintah membentuk 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan sebagai inovasi besar dalam menghubungkan fungsi pertahanan dengan agenda pembangunan daerah.

“Ini langkah luar biasa karena prajurit kini tidak hanya menjaga wilayah, tapi juga terlibat langsung mendukung pembangunan di daerah perbatasan, wilayah tertinggal, dan pulau-pulau terluar. Peran bidang pertahanan jadi dapat berdampak langsung bagi rakyat,” katanya.