Seruan untuk Mereformasi Struktur PBB Terus Menguat

ANKARA - Seruan untuk mereformasi sistem internasional terus menguat dan mendominasi pada Sidang Umum ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika para pemimpin dunia dan menteri luar negeri menyoroti ketidakmampuan lembaga-lembaga global dalam menangani konflik yang sedang berlangsung, krisis kemanusiaan, dan tantangan ekonomi.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memulai pidato pembukaannya, Selasa (24/9), dengan mengakui ketidaksetaraan global tecermin dalam lembaga-lembaga internasional.

Seperti dikutip dari Antara, Guterres menyoroti Dewan Keamanan PBB dirancang oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, pada saat sebagian besar Afrika masih berada di bawah penjajahan.

Guterres menekankan perlunya representasi Afrika di dewan tersebut, meskipun menyadari kemungkinan perlawanan dari pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyuarakan pendapat serupa, dengan menyatakan PBB semakin tidak berfungsi dan tidak efektif dalam memenuhi misinya. "Perdamaian dan keamanan internasional terlalu penting untuk diserahkan pada kehendak lima negara yang diistimewakan," tegas Erdogan, mengulangi seruan lamanya bahwa dunia lebih besar dari lima (negara).

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, juga menekankan hal ini dalam pidatonya di KTT Masa Depan. Sementara itu, Presiden Brasil, Lula da Silva, menyoroti urgensi reformasi yang komprehensif, menyatakan Piagam PBB saat ini gagal menangani beberapa masalah paling mendesak umat manusia.

Revisi Menyeluruh

Ia menyerukan tinjauan dan revisi menyeluruh terhadap Piagam tersebut, dengan fokus pada struktur Majelis Umum, metode kerja, dan kekuasaan veto.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, menegaskan reformasi dalam organisasi global seperti PBB adalah penting. Kesuksesan umat manusia tidak terletak di medan perang, tetapi dalam kekuatan kolektif untuk perdamaian global.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menggambarkan struktur Dewan Keamanan saat ini kuno dan eksklusif dan menuntut masuknya negara-negara Afrika serta lainnya dalam proses pengambilan keputusan dewan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menekankan reformasi harus menjawab kebutuhan semua negara, bukan hanya meningkatkan kekuasaan beberapa pihak. Perwakilan Tetap Selandia Baru untuk PBB, Carolyn Schwalger, menyatakan perlunya reformasi Dewan Keamanan.

Beberapa pemimpin menyoroti kegagalan PBB dalam menangani konflik yang sedang berlangsung. Raja Yordania, Abdullah II, menunjuk pada krisis yang mengancam legitimasi dan otoritas moral PBB.

Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, menyerukan keberanian untuk menghentikan perang genosida di Gaza dan mendesak agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan salah satu tujuan strategis KTT Masa Depan PBB adalah tatanan dunia yang komprehensif dan menyerukan tata kelola global yang lebih koheren dan efektif, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB.

Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, mengatakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia, PBB dan organisasinya harus mengambil langkah lebih aktif dalam mengoordinasikan upaya masyarakat dunia.

Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menekankan perlunya membangun kembali kredibilitas PBB dan mengatakan standar ganda harus diakhiri.

Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, mengatakan negaranya mendukung reformasi struktural Dewan Keamanan yang kini tidak mewakili realitas saat ini.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan reformasi hanya bermakna jika dilakukan untuk semua, bukan hanya untuk beberapa pihak.