Semoga Cepat Diwujudkan, Jabar Targetkan 144 Kecamatan Lagi Miliki SMA/SMK Negeri

Bandung - Semoga cepat diwujudkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan SMA/SMK negeri di sebanyak 144 kecamatan di daerah itu.

PlhSekda Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan target tersebut tidak lepas dari hasil kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana masih ada 144 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK negeri, meski ada sekolah swasta.

"Kita ingin sekolah negeri ini ada di seluruh wilayah. Di 144 kecamatan itu ada SMA/SMK swasta, tapi negeri enggak ada, kita rencanakan dan harapkan terealisasi," kata Taufiq di Bandung, Selasa.

Ia mengatakan adanya SMA atau SMK di 144 kecamatan ditargetkan bisa rampung dalam lima tahun. Diakuinya realisasi menuju pemenuhan target tersebut tidaklah mudah, seperti ketersediaan lahan yang representatif yang menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur termasuk unit sekolah baru.

"Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai, kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya clean and clear dulu. Sehingga seluruh kecamatan itu ada SMK atau SMA negeri. Kita mulai di 2024 ini, mudah-mudahan nanti paling tidak memastikan dulu sekolah yang bertempat bukan di aset pemprov, kita akan pindah bangun dulu beberapa sekolah, kemudian nanti akan dipindahkan dari semula sewa ke tempat yang dibangun pemprov. Kita sudah identifikasi," ujarnya.

Karena hal tersebut, Taufiq mengatakan Pemprov Jabar sementara akan memprioritaskan pembangunan sekolah baru yang telah memiliki aset tanah untuk dibangun, dengan harapan pembangunan 144 unit sekolah baru ini dapat rampung dalam lima tahun.

"Jadi kita akan prioritaskan terlebih dahulu pada yang asetnya sudah tersedia. Aset tanah terutama karena ini penting. Ini sedang diidentifikasi, kita buat rencana penanganan sampai selesai. Paling tidak dalam lima tahun 144 itu selesai. Kita rencanakan dan harapkan, tapi syaratnya asetnya clean and clear dulu," ujarnya.

Dalam target pembangunan sekolah ini, Taufiq mengatakan bahwa sekitar Rp11 miliar dari APBD telah disiapkan untuk membangun unit sekolah, guna memenuhi fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang perlahan akan dimulai pada 2024 ini.

"Kurang lebih kita anggarkan untuk sejumlah sekolah baik SMA, SMK maupun SLB. Angkanya kurang lebih Rp11 miliar untuk pembangunan ini, masing-masing Rp3 miliar," ucapnya.

Dia melanjutkan, anggaran Rp3 miliar untuk masing-masing unit pembangunan sekolah baru merupakan angka minimal, di luar penyiapan tanah dan hanya bangunan.

Karenanya, Taufiq mengatakan pihaknya juga akan mencoba melobi pemerintah kabupaten/kota untuk saling bersinergi dalam membangun sekolah.

"Satu unit sekolah minimal kurang lebih butuh anggaran Rp3 miliar, tapi itu kebutuhan minimal. Tidak termasuk aset. Tanah tergantung lokasi. Kita sedang inventarisir dan coba kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk juga bagaimana memanfaatkan fasos, fasum yang ada di kabupaten/kota yang bisa diakses untuk menjadi sekolah SMA/SMK, dan juga bisa dengan CSR untuk dukungan pembangunan," tuturnya.