Reformasi Birokrat Buat Tekan Kemiskinan

TANGERANG - Guna mempercepat mengatasi kemiskinan diperlukan reformasi birokrat. Hal ini sesuai dengan langkah yang digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). "Implementasi E-government dan digitalisasi untuk mempercepat reformasi birokrasi. Kami mendukung kebijakan Menpan RB dengan integrasi aplikasi," kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, Rabu (24/5).

Perlu diketahui, Kemenpan RB menginisiasi program Reformasi Birokrasi Tematik yang menyasar lima sektor. Kelimanya adalah penurunan kemiskinan, digitalisasi layanan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Wali Kota menambahkan, dengan adanya digitalisasi, program daerah yang membutuhkan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat maupun lembaga bisa diperoleh dengan mudah.

Pemkot Tangerang selama ini mengaku kesulitan dengan integrasi aplikasi yang melibatkan institusi lain. Misalnya, ketika ingin menggunakan data regsosek dari BPS untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan. Setelah berkomunikasi dengan BPS, ternyata tidak bisa.

Maka, dia berharap ke depan agar soal integrasi data ini bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini terutama terkait dengan pemanfaatan data pusat oleh pemerintah daerah atau sebaliknya. Selain untuk mempercepat proses birokrasi, integrasi ini pun untuk menghemat anggaran pendataan maupun pembangunan sistem. "Untuk membantu daerah mempercepat target-target dari pemerintah pusat, kami berharap data yang dimiliki kementerian lembaga bisa juga dibuka dan dimanfaatkan oleh daerah," harap Arief.

Jamsostek-Polsek
Halaman Selanjutnya....