Gubernur Pramono Sentil Soal Transparansi: BPKP Harus Awasi Semua Anggaran Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP 2025 di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (22/10).

Pramono menilai pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif agar kepentingan publik menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah.

“Saya merasa terhormat diundang oleh BPKP menjadi pembicara dalam forum yang dihadiri anak-anak muda, calon pemimpin BPKP ke depan. Kami membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPKP,” ujar Pramono.

Menurutnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pengawas seperti BPKP yang memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan yang kuat, pembangunan bisa berjalan efektif tanpa penyimpangan.

“Saya meminta BPKP, termasuk aparat penegak hukum, untuk terlibat di semua tingkatan penggunaan anggaran daerah. Transparansi adalah kata kunci dalam membangun Jakarta. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerja sama ini membawa kebaikan bagi Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Dalam paparannya yang bertema “Membangun Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan,” Pramono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMD, lembaga pengawas, dan masyarakat. Kolaborasi itu disebutnya sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tata kelola yang bersih dan berbudaya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan modern tidak cukup hanya efisien dan berbasis teknologi, tetapi juga harus inklusif dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Jakarta sebagai kota global perlu menyeimbangkan kemajuan dengan nilai-nilai budaya bangsa.

“Collaborative governance dapat diupayakan secara strategis dengan membangun sistem pengawasan yang saling menguatkan, mendorong transparansi keuangan daerah, dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kesejahteraan warga, bukan kepentingan kelompok,” terangnya.

Pramono menyebut Jakarta kini menghadapi tantangan kompleks sebagai kota global yang harus tangguh di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Karena itu, sinergi dengan lembaga pengawas seperti BPKP menjadi faktor penting untuk menjaga arah pembangunan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kemajuan kota tidak boleh meninggalkan satu pun warga di belakang. Setiap kebijakan dan pembangunan harus berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan agar Jakarta tetap menjadi kota yang hidup dan manusiawi.

“Di tengah gempuran modernitas, kami juga berupaya membangun masyarakat yang meneladani nilai-nilai budaya. Ini penting untuk menjadikan Jakarta sebagai contoh kota global yang maju tanpa kehilangan karakter dan identitasnya,” jelasnya.

Pramono turut memberikan apresiasi kepada jajaran BPKP yang telah menjalankan pengawasan berbasis data terhadap proyek strategis nasional. Ia menilai langkah tersebut mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat daerah.

“Dukungan BPKP sebagai mitra strategis sangat diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas pembangunan Kota Jakarta. Dengan review tata kelola pengadaan barang/jasa, audit investigatif, dan evaluasi kinerja oleh BPKP, akan tercipta efisiensi dan transparansi dalam setiap kebijakan,” tuturnya.

Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP 2025 tersebut dihadiri oleh para pejabat dan generasi muda calon pemimpin di lingkungan BPKP. Dalam forum itu, Pramono berharap muncul komitmen baru untuk memperkuat pengawasan publik di berbagai level pemerintahan.