Pertumbuhan Belum Mampu Atasi Persoalan di Masyarakat

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2022 yang tercatat sebesar 5,44 persen memang lebih baik dibanding negara-negara lain sehingga mendapat apresiasi dari lembaga internasional.

Namun, pencapaian tersebut belum mampu menjawab berbagai persoalan yang meresahkan masyarakat. Beberapa hal yang merisaukan kalangan masyarakat menengah ke bawah saat ini seperti daya beli yang semakin tergerus karena inflasi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di hampir semua daerah terutama yang disubsidi seperti pertalite dan solar, serta masalah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, daging ayam, dan telur.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ekonomi nasional pada triwulan II-2022 tumbuh 5,44 persen, begitu juga dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar 364 triliun rupiah.

"Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah, sehingga pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik, sebesar 502 triliun rupiah pada tahun ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi," kata Jokowi.

Lakukan Penghematan

Pakar Kebijakan Publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, yang diminta pendapatnya, mengatakan surplus anggaran dan neraca perdagangan patut diapresiasi, namun harus dilihat lebih cermat faktor-faktor yang penyebabnya.

Surplus anggaran, katanya, lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengerem atau menghemat belanja dibandingkan pada 2021 lalu. Sedangkan surplus neraca perdagangan lebih banyak karena lonjakan harga komoditas, sehingga setiap saat bisa kembali terkoreksi.

Apalagi ke depan, dengan kekhawatiran ekonomi dunia akan melambat, tentu mengurangi permintaan komoditas sehingga harga berangsur-angsur turun. Surplus anggaran dan neraca perdagangan juga tidak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Buat apa surplus APBN, kalau tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan belanja negara yang tepat, tetapi sebagian malah digunakan untuk penurunan posisi utang luar negeri, terutama pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022," kata Achmad.

Konsumsi dan Ekspor

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan mengenai Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 mengatakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai saat ini karena konsumsi dan ekspor yang meningkat.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang impresif juga didukung oleh sektor lain yang tumbuh positif, yakni sektor industri, pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan pertanian.