Perluasan Program MBG Dinilai Masih Berisiko, BGN Harusnya Bangun Ekosistem yang Tertata Lebih Dulu

Perluasan program Makan Bergizi Gratis dinilai masih berisiko. Sebelum memperluas jangkauan program, BGN seharusnya membangun ekosistem yang lebih tertata dan bisa dipertanggungjawabkan.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih berisiko. Sebaiknya, sebelum memperluas jangkauan program, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya terlebih dahulu membangun ekosistem yang tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Di fase awal ini, prioritas BGN seharusnya adalah membentuk ekosistem SPPG yang solid. Seperti yang selama ini direncanakan, setiap SPPG ada struktur yang jelas seperti kepala unit, ahli gizi, dan pengelola keuangan,” ujar Edy, dalam keterangan resminya, Minggu (27/4).

Dia menyebut, kasus di Kalibata, Jakarta, di mana salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan belum membayar mitranya sebagai contoh. Menurutnya, pelibatan banyak mata rantai justru menambah risiko, termasuk potensi ketidakteraturan pembayaran dan lemahnya pengawasan higienitas makanan.

Edy meminta, BGN segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) dan standar pelayanan minimal (SPM) untuk program MBG.

Ketiadaan dua dokumen ini dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakteraturan di lapangan.

“Juknis dan SPM harus dijadikan acuan bersama oleh seluruh SPPG, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan. Ini juga penting untuk memastikan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri,” jelasnya.

Sebagai informasi, tahun ini, ditargetkan pembangunan 5.000 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, BGN akan membangun 1.542 unit secara langsung, sementara sisanya dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga.

Evaluasi Menyeluruh

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah tersebut merespons temuan masalah dalam pelaksanaan program MBG terutama dari kualitas menu makanan.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program yang dimulai pada 6 Januari 2025,” tuturnya.

Dia menjelaskan, program MBG, yang merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan, menjadi prioritas utama BGN. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program dalam memberikan manfaat yang optimal.

“Evaluasi ini merupakan respons terhadap sejumlah temuan mengenai kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat, khususnya di beberapa wilayah,” katanya.

Sebelumnya. Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja BGN menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Mohamad Toha, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.