Pemprov DKI Kunci Mitigasi Cuaca Ekstrem, Jakarta Disiagakan Hadapi Akhir Tahun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim penghujan dan potensi cuaca ekstrem pada periode akhir tahun yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah ini dijalankan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar seluruh perangkat daerah siaga secara terencana, terukur, dan berbasis data kebencanaan.

Sebagai landasan operasional, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 98 Tahun 2025 tentang Mitigasi Menghadapi Musim Penghujan. Instruksi ini menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, cuaca ekstrem, serta dampak hidrometeorologi lainnya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin rapat terbatas mitigasi cuaca ekstrem di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa. Rapat tersebut dihadiri perangkat daerah terkait serta pemangku kepentingan eksternal seperti BMKG, Basarnas, Pushidrosal TNI AL, dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi data prakiraan cuaca, potensi banjir akibat hujan intensitas tinggi, banjir kiriman dari wilayah hulu, hingga ancaman banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta. Sinkronisasi tersebut ditujukan agar langkah mitigasi dapat dijalankan secara antisipatif dan responsif sesuai kondisi lapangan terkini.

"Kita punya agenda rutin Natal dan Tahun Baru, tapi saat ini juga ada potensi cuaca ekstrem termasuk siklon di beberapa wilayah Indonesia," ujar Rano Karno. Ia menekankan data dari BMKG, Pushidrosal, dan instansi terkait menjadi dasar penting pengambilan keputusan Pemprov DKI Jakarta.

Rano juga menyoroti pentingnya penguatan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir hujan lokal, banjir kiriman, hingga banjir rob. Selain itu, ia meminta seluruh jajaran memastikan layanan dasar dan ketersediaan pangan tetap terjaga dalam berbagai skenario kebencanaan.

Terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Rano menyebut langkah tersebut tidak hanya difokuskan di wilayah Jakarta. Koordinasi juga dilakukan dengan daerah penyangga agar pengendalian curah hujan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada pengurangan risiko banjir.

Dari sisi infrastruktur, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melaporkan kesiapan 612 unit pompa stasioner di berbagai rumah pompa serta 590 unit pompa mobile yang siap dikerahkan ke titik rawan genangan. Selain itu, normalisasi saluran, pengerukan sedimen, serta pengecekan pintu air terus dilakukan untuk memastikan fungsi pengendalian banjir berjalan optimal.

Untuk mengantisipasi banjir rob, Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan dan memperkuat sejumlah tanggul mitigasi di wilayah pesisir utara. Pengoperasian sistem polder dan pintu air juga disiapkan secara terkoordinasi pada periode pasang maksimum air laut.

BMKG dalam rapat tersebut menyampaikan prakiraan cuaca dapat dipantau secara akurat hingga tujuh hari ke depan dan menyatakan kesiapan berkoordinasi intensif jika muncul potensi cuaca ekstrem. Sementara itu, Pushidrosal TNI AL menjelaskan pemetaan banjir rob telah disusun melalui kalender rob yang diperbarui dan disosialisasikan secara berkala.

BPBD DKI Jakarta turut melaporkan kesiapan panduan penanganan banjir yang dapat diakses masyarakat secara digital. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan publik serta mempercepat respons warga saat kondisi darurat.

Berdasarkan prakiraan BMKG, wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Dasarian II dan III Desember 2025 diperkirakan mengalami curah hujan 50-150 milimeter. Puncak curah hujan diprediksi terjadi pada Dasarian I Januari 2026 dengan intensitas 150-200 milimeter di sebagian besar wilayah Jakarta, sementara wilayah Bogor Selatan berpotensi mencapai 200-300 milimeter dan meningkatkan risiko banjir kiriman.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala selama musim penghujan. Seluruh perangkat daerah diminta tetap siaga dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi melindungi keselamatan warga Jakarta.

POIN UTAMA INSEKDA NOMOR 98 TAHUN 2025