Pemkot Surabaya Larang Komite Sekolah Tarik Iuran dari Siswa

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu (27/12) memperingatkan kepala sekolah dan guru agar jangan sampai ada siswa di sekolah yang merasa kurang nyaman dan terganggu, atau bahkan kesusahan akibat adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan wali kota. Mereka diminta untuk selalu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak di lingkungan sekolah.

"Jadi saya minta, kalau kepala sekolah punya komite, jangan pernah menarik apapun, uang apapun, atas nama komite. Itu baru kepala sekolah yang luar biasa," ujarnya.

Dia ingin Surabaya menjadi kota yang ramah terhadap anak. "Karena sekolah-sekolah (di Surabaya) ini didirikan untuk umat yang lebih besar, bukan untuk kepentingan komite. Komite boleh dibentuk, tapi tidak boleh menyusahkan siswa-siswa yang lainnya, dan tidak boleh mempengaruhi kebijakan kepala sekolah," kata Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu mengungkapkan, pernah ada yang menyampaikan soal sumbangan sukarela yang diminta oleh oknum kepala sekolah atau guru. Oknum itu meminta sumbangan berdasarkan atas kesepakatan dengan komite. Padahal, dia menegaskan, sekolah di Surabaya tidak boleh ada penarikan apapun terhadap siswa.

"Ada tarikan apapun mau sukarela ataupun tidak, ya jangan. Karena sekolah ini terdiri dari orang (keluarga) yang mampu dan orang yang tidak mampu. Tapi, sebenarnya orang mampu tadi, ya kalau bisa dibantu yang tidak mampu tadi, jangan membebankan kepada yang kurang mampu," tegasnya.

Maka dari itu, Eri berpesan kepada para kepala sekolah dan guru untuk menjaga marwah pendidikan di kota ini. "Jangan sampai, ada siswa yang tidak menyumbang malah dibully oleh temannya di sekolah," ujarnya.

Dia juga khawatir, jika anak-anak itu dibully maka akan timbul rasa persaingan sehingga menyebabkan rasa minder pada anak. "Pemkot sudah melarang, sudah tak larang (saya larang). Jadi tidak ada alasan apapun untuk meminta sumbangan kepada murid. Akan tetapi, kalau punya rezeki, taruh uang itu kepada sekolah untuk kepentingan seluruhnya, itulah Surabaya," jelasnya.

Terkait sanksi jika ada temuan hal serupa, Cak Eri tak segan melakukan tindak tegas terhadap oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan penarikan sumbangan. "Kita akan peringatkan guru, (peringatan) satu, dua, tiga, ya dicopot," ucapnya.

Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, mengatakan, hal yang paling rawan terjadi penarikan iuran itu ketika menjelang wisuda. Mengantisipasi terjadinya hal itu, maka Yusuf berharap kepada kepala sekolah untuk melakukan kroscek atau mengukur kemampuan masing-masing orang tua siswa.

"Kalau memang ada orang tua yang mampu, kalau enggak kan kasihan juga. Saat ini kondisi perekonomian kan juga mulai jalan lagi," kata Yusuf.

Mencegah adanya persaingan antar siswa akibat penarikan iuran sekolah, Yusuf menjelaskan, Dispendik Kota Surabaya punya cara jitu. Yakni menggelar acara wisuda dengan kegiatan keterampilan siswa. Menurutnya, dengan cara itu maka akan meningkatkan kreativitas dan lebih berkesan bagi siswa.

"Jadi mengisi kegiatan wisuda itu tidak harus mewah, karena itu saya tanamkan nilai-nilai kesederhanaan itu. Harapan kami sekolah itu dapat menyesuaikan, misal dengan memberikan sertifikat kepada anak, potensinya apa, mengaji, basket, sehingga itu lebih bagus dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak," pungkasnya.