Pembangunan Bendungan Dikebut

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan penyelesaian 61 bendungan pada 2015-2024 di berbagai wilayah Indonesia dalam rangka membangun ketahanan pangan dan ketahanan air nasional. Bendungan multifungsi yang dibangun bertujuan sebagai sumber air irigasi, air baku, energi listrik terbarukan, pengendalian banjir, konservasi air, dan pengembangan pariwisata.

Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan sampai saat ini pihaknya sudah menuntaskan 42 dari target 61 bendungan. Pada 2023, sebanyak enam bendungan diselesaikan, yakni Bendungan Cipanas (Jabar), Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Tiu Suntuk (NTB), Karian (Banten), Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo.

"Saat ini, kita sedang upayakan sekuat tenaga untuk menyesaikan sisa 19 bendungan hingga akhir 2024 atau selambat-lambatnya di awal 2025," kata Jubir Endra, di Jakarta, Kamis (29/2).

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, menuturkan dengan penyelesaian 42 bendungan tersebut, dapat mengairi sawah seluas 283.203 hektare (ha) atau empat kali luas wilayah Jakarta. Adapun produktivitas lahan untuk padi meningkat menjadi 4-5 juta ton per tahun dan menyediakan tambahan air baku sebesar 35,6 m3 per detik yang dapat memenuhi kebutuhan bagi 10 juta jiwa penduduk.

Adenan mengatakan untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman pangan, pemerintah melakukan dua strategi utama yakni meningkatkan konversi padi ke beras dan meningkatkan indeks pertanaman.
Halaman Selanjutnya....