Pelaku Usaha Pangan Diingatkan untuk Miliki Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi

Doc: ANTARA/Dokumen Pribadi

Ket. Petugas Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sedang menempelkan label pembinaan dan pengawasan sebagai upaya menjamin produk layak konsumsi pedagang makanan maupun minuman, di Pekalongan.

Pekalongan - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengingatkan para pelaku usaha pangan agar memiliki sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS) serta label pembinaan dan pengawasan sebagai upaya menjamin produk layak konsumsi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Minggu, mengatakan bahwa kepemilikan SLHS ini penting untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan pembeli.

"Jika produk pangan itu aman, tentunya akan meningkatkan nilai jual sehingga pelaku usaha kami minta memiliki sertifikasi hygiene sanitasi," katanya. Kalau sampai ada yang keracunan makanan atau minuman maka akan menjatuhkan usaha tersebut," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Sanitarian Muda Maysaroh mengatakan untuk mendapatkan SLHS maupun label pengawasan dan pembinaan, masyarakat bisa mengakses melalui laman oss.go.id menggunakan android maupun komputer.

Namun, kata dia, apabila masyarakat kesulitan mengakses aplikasi itu maka bisa datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut dia, apabila melalui laman tersebut, masyarakat diminta melengkapi beberapa persyaratan seperti administrasi meliputi jenis usaha, total pegawai, dan apakah pegawai telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.

Kemudian khusus pengajuan prosedur sertifikasi laik hygiene sanitasi diperlukan syarat uji laboratorium dengan dibuktikan bahwa produk memenuhi syarat kimia dan biologi.

"Selain itu, penilaian atau assessment kesehatan lingkungan dimana yang bersangkutan menilai usahanya sendiri apakah sudah layak atau belum, semua gratis," katanya.

Dikatakan, setelah semua persyaratan terpenuhi maka pengajuan daring dari pemohon akan ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Pemohon sertifikasi laik hygiene sanitasi serta label pembinaan dan pengawasan tidak perlu datang ke Dinas Kesehatan," katanya.

Ia mengatakan pihaknya secara bertahap memasifkan kegiatan pembinaan dan pengawasan di sejumlah pengelolaan pangan seperti restoran, warung makan, dan depot air minum.

"Kami menghimbau pengelola pangan agar menempelkan SLHS maupun label pengawasan dan pembinaan di tempat usaha supaya konsumen menyakini bahwa produk pangan yang dijual sudah aman dan layak konsumsi," katanya.