Pasukan Myanmar Terlibat dalam Penyiksaan Sistematis

JENEWA – Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (12/8) mengatakan bahwa mereka telah menemukan bukti penyiksaan sistematis oleh pasukan keamanan Myanmar dan mengidentifikasi beberapa pelaku paling senior.

Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) yang dibentuk pada tahun 2018 untuk menganalisis bukti pelanggaran serius hukum internasional, mengatakan para korban menjadi sasaran pemukulan, sengatan listrik, pemerkosaan berkelompok, pencekikan, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya seperti pencabutan kuku dengan tang.

"Kami telah menemukan bukti-bukti penting, termasuk kesaksian saksi mata, yang menunjukkan penyiksaan sistematis di fasilitas-fasilitas penahanan Myanmar," ujar Nicholas Koumjian, kepala IIMM, dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan setebal 16 halaman tersebut.

Penyiksaan tersebut terkadang mengakibatkan kematian, menurut laporan tersebut. Anak-anak, yang seringkali ditahan secara tidak sah sebagai perwakilan orang tua mereka yang hilang, termasuk di antara mereka yang disiksa, kata dia.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar yang didukung militer, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Pemerintah yang didukung militer tersebut belum menanggapi lebih dari dua lusin permintaan informasi dari tim PBB tentang dugaan kejahatan dan permintaan akses ke negara tersebut, menurut laporan PBB.

Militer menyatakan memiliki kewajiban untuk menjamin perdamaian dan keamanan sekaligus membantah telah terjadi kekejaman dengan menyalahkan teroris sebagai penyebab kekejaman itu.

Identifikasi Pelaku

Temuan dalam laporan yang mencakup periode satu tahun hingga 30 Juni didasarkan pada informasi dari lebih dari 1.300 sumber, termasuk ratusan kesaksian saksi mata serta bukti forensik, dokumen, dan foto.

Pelaku yang telah teridentifikasi sejauh ini termasuk komandan tingkat tinggi, kata laporan itu, meskipun nama-nama dirahasiakan karena penyelidikan yang sedang berlangsung dan kekhawatiran tentang pelaporan kepada individu tersebut.

Para penyelidik fokus pada penyiksaan sebagian karena banyak korban mampu mengidentifikasi pelaku secara individual, yang menurut Koumjian dapat membantu dalam penjatuhan hukuman di masa mendatang.

“Orang-orang sering kali tahu nama-nama atau mereka pasti tahu wajah-wajah orang yang menyiksa mereka atau yang menyiksa teman-teman mereka,” ujar dia kepada wartawan di Jenewa, Swiss.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta militer terhadap pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021 yang menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara. PBB menyatakan bahwa puluhan ribu orang telah ditahan sejak saat itu.

Pimpinan junta, Min Aung Hlaing, pada Juli lalu mengakhiri keadaan darurat selama empat tahun dan mengumumkan pembentukan pemerintahan baru, dengan dirinya sendiri sebagai penjabat presiden, menjelang pemilihan umum yang direncanakan.

IIMM sedang menyelidiki pelanggaran di Myanmar sejak 2011, termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya pada tahun 2017 ketika ratusan ribu orang terpaksa melarikan diri dari tindakan keras militer, dan kejahatan yang mempengaruhi semua kelompok sejak kudeta. ST/I-1