Pakar Unair: Pendampingan untuk UMKM Mengalami Bias
📅 Rabu, 10 Mei 2023, 13:59 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Doc: Koran Jakarta / Selocahyo
SURABAYA - Pemerintah diharapkan memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menjadikan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pemimpin upaya tersebut. Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Wasiaturrahma, usai dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan, Rabu (10/5).
Menurut Rahma, saat ini hampir semua kementrian memiliki program untuk pelaku UMKM sehingga pembinaan yang dilakukan bias.
"Ada 27 kementrian, di sini yang saya katakan bias, mereka masing-masing melaksanakan pendampingan UMKM. Sudah ada leading institution Kementerian Koperasi dan UKM sebagai motor, seharusnya terintegrasi di situ supaya tidak bias," tuturnya.
Rahma menjelaskan, dengan kordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah dapat memetakan dengan baik keadaan dan perkembangan UMKM di Tanah Air.
"Nanti dibuat peta kuadaran, mana yang sudah maju, mana yang setengah maju, mana yang macet. Itu harus diperhatikan, karena selama ini semua jalan sehingga tidak ada evaluasi," ungkap dia.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Ini harus diperbaiki kalau tidak kita tidak dapat mencapai target Indonesia emas dengan pendapatan 28 ribu dolar per kapita," tegasnya.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur agar para pelaku UMKM, terutama di daerah terpencil dan kepulauan dapat mengembangkan usahanya melalui ekonomo digital.
"Dari riset tahun 2013, masih ada desa yang belum tersentuh dengan inklusi keuangan, penduduknya belum mengenal perbankan atau lembaga keuangan mikro. Tapi dengan adanya inklusi keuangan digital, luar biasa mereka sskarang sudah paham punya akses inklusi keuangan".
Sebaiknya Anda baca juga:
"Intinya keuangan digital ini akan berkembang jika pendapatan penduduk meningkat, karena selama ini tidak punya akses digital akibat pendapatan mereka terbatas. Satu-satunya jalan adalah Foreign Direct Investment yang dapat menumbuhkan lapangan kerja yang lebih luas agar kemiskinan berkurang," pungkasnya.
Like, Share, Comment:
Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Ditahan KPK
04 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!