Otorita IKN Berkoordinasi dengan Polda Kaltim untuk Pengamanan Objek Vital hingga Sistem Air Minum
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (9/12).
Foto: ANTARA/Aji CaktiJAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengamanan objek vital di Nusantara seperti Istana Negara, Istana Garuda, gedung-gedung pemerintahan hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami sudah koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, dan di sana sudah ada kantor satelit Badan Intelijen Negara (BIN),” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, beberapa hari lalu.
Menurut Basuki, koordinasi pengamanan objek-objek vital tersebut selain meliputi Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung-gedung pemerintahan, instalasi listrik serta fasilitas-fasilitas krusial lainnya juga mencakup pengamanan SPAM air minum sebagai objek vital.
“Termasuk untuk pengamanan SPAM air minum, jadi itu sudah sebagai objek vital,” katanya.
Di samping itu, Basuki juga menambahkan bahwa pada tahun 2025 OIKN akan membangun 12 pos pengamanan di IKN. “Tahun 2025 kita akan bikin pos-pos, ada 12 pos (pengamanan) yang akan kita buat,” katanya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2028.
Dirinya menyampaikan fokus pembangunan IKN saat ini pada kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif dapat berkantor di IKN.
Kendati saat ini fokus utama pada percepatan swasembada pangan, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan IKN.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.
Menurut dia, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan Masjid Negara di IKN disiapkan menjadi masjid negara kebanggaan masyarakat Indonesia.
Ia mengatakan, Masjid Negara IKN itu ditargetkan sudah bisa beroperasi dan digunakan untuk ibadah shalat Idul Fitri pada 1 Syawal 1446 Hijriah, yang jatuh pada 2025. “Kita berharap seperti itu. Salah satu masjid kebanggaan kita nanti kan,” kata Nasaruddin di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, nantinya akan ada sosok imam besar yang juga memimpin masyarakat untuk beribadah di Masjid Negara IKN.
Harapannya, kehadiran Masjid Negara IKN tersebut dapat melengkapi eksistensi Indonesia di mata dunia yang juga sebelumnya dikenal karena memiliki masjid ikonik yaitu Masjid Istiqlal yang juga bersejarah di Jakarta.
Sebelumnya diwartakan pada Sabtu (7/12) bahwa Masjid IKN ditargetkan untuk digunakan pada shalat Idul Fitri 1446H dengan kapasitas hingga 5.580 jemaah.
Pejabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Wibawa Satria dalam keterangannya menyebutkan Masjid Negara yang tengah dibangun di IKN secara keseluruhan dirancang untuk dapat menampung hingga 60.000 jemaah. Pada tahap awal, masjid ini disiapkan beroperasi untuk mampu menampung 29.000 jemaah.
Proyek pembangunan Masjid Negara IKN saat ini masih dalam tahap pertama, yang meliputi pembangunan bangunan utama masjid dengan empat lantai, dua lantai mezzanine, serta pelataran dua lantai yang berfungsi sebagai area serbaguna dan parkir. Ant/S-2
Berita Trending
- 1 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 2 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
- 3 Ekonom Sebut Pembangunan IKN Tahap II Perlu Pendekatan yang Lebih Efisien
- 4 Gugatan Lima Pasangan Calon Kepala Daerah di Sultra Ditolak MK
- 5 Uang Pecahan Seri Anak-Anak Dunia 1999 Tak Lagi Berlaku, Ini Cara Penukarannya
Berita Terkini
- Terlambat Ajukan Permohonan, MK Tak Terima Gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang
- Khofifah Ajak Semua Pihak Bersatu Bangun Jatim Sesudah Putusan Dismissal MK
- Lemhanas Akan Bangun Karakter Pemimpin Nasional dengan Miliki Wawasan Global di P4N
- Badan Pengkajian MPR Sebut Pembahasan PPHN Harus Tuntas Paling Lambat Agustus 2025
- Menteri HAM Nilai 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo Tidak Ada Pengekangan Kebebasan Sipi