-
-
- Nasional
-
- Menko Kumham Imipas: Pemerintah Dorong RUU Disinformasi demi Ketahanan Nasional Menko Kumham Imipas: Pemerint...
Menko Kumham Imipas: Pemerintah Dorong RUU Disinformasi demi Ketahanan Nasional
📅 Kamis, 22 Jan 2026, 13:20 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Humas Kemenko Kumham Imipas
JAKARTA - Pemerintah mendorong penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing demi memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
“Disinformasi dan propaganda asing saat ini menjadi ancaman nyata bagi kepentingan nasional kita. Propaganda asing kerap menyerang sawit, minyak kelapa, dan perikanan demi melemahkan daya saing nasional Indonesia,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/1).
Yusril menilai propaganda asing mengancam ekonomi, merusak mental bangsa, menurunkan kepercayaan diri nasional, dan berpotensi memicu konflik sosial. Ia menegaskan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak membatasi kebebasan berekspresi serta tetap sejalan prinsip demokrasi nasional.
“Dalam sejarah global, propaganda sering menjadi instrumen awal untuk melemahkan suatu negara sebelum dilakukan intervensi yang lebih besar. Negara perlu memiliki instrumen untuk melindungi kepentingan nasional dari propaganda dan agitasi asing, sekaligus memperkuat literasi publik,” ucap Yusril.
Saat ini, pemerintah tengah berada pada tahap pengkajian awal dan penyusunan naskah akademik. Proses tersebut, kata Yusril, dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Semua pihak dipersilakan memberikan masukan. Yang penting, persoalan ini dipahami secara utuh, bukan ditolak secara apriori,” ucap Yusril.
DPR RI menilai, RUU Penanggulangan Disinformasi adalah respons terhadap masifnya dan sistemik ancaman informasi bohong atau keliru di ruang digital. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menilai RUU tersebut menjadi peran negara untuk menjaga ketahanan informasi nasional, terutama di tengah tantangan geopolitik.
“Saya mengapresiasi inisiatif penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing sebagai langkah penting negara. Khususnya, dalam merespons ancaman disinformasi yang semakin sistemik di ruang digital,” ujar Sukamta. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Murid Korban Kebakaran di Kemayoran Dapat 100 Paket School Kit dan Trauma Healing dari Kemendikdasmen
03 Jun 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!