Menkeu Purbaya Sebut Kepercayaan Publik ke Pemerintah Mulai Pulih, Dasarnya IKKP LPS

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kepercayaan publik kepada pemerintah sudah mulai pulih, tercermin pada data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data IKKP LPS yang ia tunjukkan saat wawancara cegat di Jakarta, Senin (27/10), indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.

“Kemarin waktu Juli, Agustus, dan September, (indeks) turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyak demo. Tapi, kami lakukan kebijakan yang, mungkin agak drastis atau ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, tapi berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah,” ujar Purbaya.

Purbaya menyebut perbaikan kepercayaan itu didukung oleh kualitas kinerja ekonomi yang juga membaik. “Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi, ketika (ekonomi) mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah,” kata dia.

Maka dari itu, dia meyakini gaya komunikasi dia yang kerap dikritik lantaran dianggap ceroboh atau bergaya ‘koboi’ justru berpengaruh positif terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Gaya itu pun, kata Purbaya, juga merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi terakselerasi pada kuartal IV tahun 2025.

“Saya hanya perpanjangan tangan dari Presiden, dengan versi yang lebih halus malah. Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan? Saya harapkan ke depan lebih bagus lagi,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan kebijakannya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif terhadap gerak ekonomi, tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengatakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat.

Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted tercatat 18,58 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 tanpa penyesuaian (non-adjusted) yang sebesar 13,16 persen yoy.

Uang primer adjusted adalah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).