Kuba di Ambang Krisis, AS Melunak Izinkan Bantuan Minyak dari Russia

HOUSTON - Amerika Serikat mengizinkan kapal tanker Russia mengirim minyak mentah ke Kuba di tengah blokade energi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan terhadap negara di Karibia itu, New York Times (NYT) melaporkan pada Minggu (29/3).

Kapal tanker yang membawa sekitar 730.000 barel minyak mentah itu diperkirakan akan berlabuh di terminal minyak Matanzas, Kuba, pada Selasa (31/3).

Laporan itu menyebutkan bahwa kiriman minyak tersebut dapat menopang kebutuhan energi Kuba selama beberapa pekan sebelum cadangan bahan bakarnya habis.

Disebutkan pula, pasokan minyak itu juga akan mengurangi tekanan pada pemerintah Kuba, yang sedang menghadapi keruntuhan ekonomi.

Pada Januari, pemerintah AS memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba, sembari mengancam negara-negara yang mengirimkan bahan bakar ke negara itu.

Dalam salah satu insiden, AS bahkan mengusir kapal tanker yang menuju Kuba. Namun, dalam kasus terbaru ini, tidak ada perintah untuk menghentikan kapal tanker Rusia.

Menurut laporan NYT, Penjaga Pantai AS memiliki dua kapal patroli di perairan Kuba yang bisa mencegat kapal tanker Rusia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

Keputusan itu dinilai untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, setidaknya untuk saat ini.

Blokade minyak AS telah memperparah kondisi Kuba, menyebabkan pemadaman listrik, kelangkaan bahan bakar, lonjakan harga, dan memburuknya layanan kesehatan.

PBB telah mengkritik kebijakan AS itu dan menilai langkah tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan di Kuba.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump dilaporkan ingin menggulingkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel.

Trump bahkan mengatakan dirinya "mendapat kehormatan untuk menguasai Kuba" dan mengisyaratkan akan menggunakan kekuatan militer ke negara itu setelah perang melawan Iran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan perlunya perubahan dalam sistem pemerintahan di Kuba sebagai bagian dari reformasi ekonomi.

"Ekonomi Kuba perlu berubah, dan ekonomi mereka tak bisa berubah kecuali sistem pemerintahan mereka berubah," katanya dalam sebuah pernyataan.